6 Fakta Nikita Mirzani Jadi Tersangka Dugaan Kasus Pengancaman dan Pemerasan

Liputan6.com, Jakarta Pada (20/1/2025) publik dikejutkan dengan penetapan tersangka terhadap Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM. Kasus ini berawal dari laporan seorang pengusaha berinisial RGP yang merasa diperas hingga Rp 4 miliar oleh Nikita.

Penetapan tersangka disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. Dia mengatakan, penyidik Direktorat Siber Polda Metro telah mengantongi dua alat bukti permulaan untuk menaikan status keduanya dari terlapor menjadi tersangka.

"Benar, saudari NM dan saudara IM telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik DitSiber Polda Metro Jaya berdasarkan bukti yang cukup dan berdasarkan hasil gelar perkara," kata dia, Kamis (20/2/2025).

Awalnya Nikita Mirzani akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan pengancaman dan pemerasan pada hari ini. Namun pemerikaan hari ini batal dan telah dikonfirmasikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi. 

Berikut Liputan6.com merangkum dari berbagai sumber tentang fakta Nikita Mirzani jadi tersangka dugaan kasus pengancaman dan pemerasan, Kamis (20/2/2025).

Awal mula perseteruan ini terjadi pada 3 Desember 2024, ketika RGP melaporkan Nikita Mirzani kepada pihak kepolisian. Ia mengklaim bahwa Nikita telah mencemarkan nama baiknya dan produk miliknya melalui siaran langsung di TikTok. 

RGP kemudian mencoba untuk menghubungi artis berusia 38 tahun itu melalui asistennya pada 13 November 2024 dengan harapan untuk berdamai, namun yang didapat justru ancaman dan membuat situasi semakin rumit.

"Kami menerima laporan polisi dari saudari RGP, tentang dugaan pengancaman melalui media elektronik dan atau pengancaman dan atau TPPU. Terlapornya dalam lidik ya," kata Ade Ary dalam keterangannya, Senin (10/2/2025).

Korban diminta membayar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut agar masalah tersebut tidak diungkap ke media sosial. Korban yang merasa terancam akhirnya mengirimkan uang secara bertahap.

"Pada 14 November 2024, korban melakukan transfer dana sebesar Rp 2 miliar ke sebuah nomor rekening atas nama tertentu atas arahan terlapor. Kemudian pada tanggal 15 November, atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar. Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak Rp 4 miliar," ucap Ade Ary.

Terkait kejadian ini, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menaikan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Total, sudah 10 orang saksi yang dimintai keterangan.

Dalam kasus ini, barang bukti telah disita. Beberapa diantaranya adalah flashdisk, satu bundel bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp, bukti transfer, kwitansi pembayaran, serta beberapa unit ponsel.

"Tim penyidik masih terus melakukan proses penyidikan dan kasus ini akan diusut tuntas. Jadi, setiap laporan yang masuk kepada kami, kepada Polda Metro Jaya, akan diusut tuntas secara prosedural, profesional, dan proporsional. Itu butuh waktu. Ada tahapan-tahapannya," jelas Ade Ary.

Selain kasus dengan RGP, Nikita Mirzani juga dilaporkan oleh seorang dokter dan influencer kecantikan, Reza Gladys. Reza menuduh Nikita melakukan pemerasan dan pengancaman dengan tuntutan uang sebesar Rp 5 miliar. Kasus ini menambah daftar panjang kontroversi yang melibatkan Nikita dalam beberapa tahun terakhir.

Dua kasus menjerat Nikita Mirzani, Penyidik Direktorat Siber Polda Metro Jaya saat ini tengah mendalami kedua kasus tersebut.

Lantaran punya kesibukan lain, Nikita Mirzani dan asistennya mengirimkan surat kepada penyidik untuk menjadwalkan pemeriksaan ulang. Ade Ary ungkap jika pekerjaan Nikita Mirzani tersebut tidak bisa ditinggalkan maupun diwakilkan.

"Penyidik telah menerima surat penundaan pemeriksaan terhadap tersangka atas nama saudara IM dan saudari NM dari kuasa hukum tersangka pada tanggal 19 Februari 2025," kata dia, Kamis (20/2/2025).

Nikita Mirzani kini terancam dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan pengancaman dan pemerasan melalui media elektronik, serta kemungkinan juga dikenakan pasal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pemeriksaan dijadwalkan pada Kamis (20/1/2025), namun harus ditunda sampai minggu depan (3/3/2025). 

"Permohonan yang diajukan kepada penyidik: untuk penundaan pemeriksaan atau dijadwalkan ulang pada hari Senin, 3 Maret 2025, pukul 13.00 WIB," tambahnya.