Cara Penggantian Nama Jemaah Jika Menunda Keberangkatan Haji 2025, Ini Prosedurnya

Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 semakin dekat, dengan ribuan jemaah di Indonesia telah menyelesaikan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Berdasarkan data dari Kementerian Agama (Kemenag), hingga saat ini, sebanyak 115.381 jemaah haji reguler dan 16.305 jemaah haji khusus telah melunasi biaya haji mereka.

Namun, tidak semua jemaah yang telah melunasi biaya haji dapat langsung berangkat. Beberapa jemaah mungkin harus menunda keberangkatan karena alasan kesehatan, pekerjaan, atau kondisi pribadi lainnya. Untuk itu, Kemenag telah menetapkan prosedur penggantian nama jemaah, agar kuota tetap dapat dimanfaatkan oleh calon jemaah lain yang siap berangkat.

Bagaimana prosedur penggantian nama jemaah haji 2025 yang menunda keberangkatan? Dirangkum Liputan6.com dari situs resmi Kemenag RI pada Kamis (27/2/2025), berikut penjelasan lengkapnya.

Penggantian jemaah haji yang menunda keberangkatan hanya dapat dilakukan jika memenuhi dua syarat utama:

• Penggantinya harus jemaah haji khusus nomor urut berikutnya dalam Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang sama.
• Penggantinya sudah memiliki nomor porsi haji setidaknya sejak 22 Januari 2025 atau lebih lama.
• Syarat ini memastikan bahwa pengganti adalah jemaah yang sudah masuk dalam daftar antrean dan bukan sembarang orang yang baru mendaftar.

Jika seorang jemaah memutuskan untuk menunda keberangkatan, maka PIHK wajib mengikuti prosedur berikut:

1. Melaporkan Jemaah Lunas Tunda

PIHK wajib melaporkan nama jemaah yang menunda keberangkatan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah melalui Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus.

2. Mengajukan Penggantian Jemaah

• PIHK harus mengajukan permohonan penggantian dengan melampirkan dokumen berikut:
• Surat pernyataan bermeterai dari jemaah atau ahli waris yang menunda keberangkatan.
• Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PIHK terkait keabsahan data.

3. Verifikasi oleh Kemenag

• Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus akan melakukan verifikasi dokumen yang diajukan.
• Jika disetujui, nama pengganti akan dimasukkan ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).
• Jika PIHK tidak memiliki jemaah pengganti, maka kuota akan diberikan kepada jemaah lain yang siap berangkat berdasarkan urutan dalam database SISKOHAT.

4. Batas Waktu Pengajuan

Pengajuan penggantian dapat dilakukan mulai 24 Februari - 7 Maret 2025 melalui email subditpihk@kemenag.go.id.

Dalam kondisi normal, penggantian jemaah yang menunda keberangkatan hanya dapat dilakukan sekali. Namun, ada pengecualian yang memungkinkan penggantian lebih dari satu kali, yaitu jika jemaah mengalami:

• Sakit atau hamil (dibuktikan dengan surat keterangan rumah sakit).
• Sedang menjalankan tugas pekerjaan (dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan instansi).
• Menjalani proses hukum.

Dalam kasus-kasus ini, jemaah dapat menunda keberangkatan lebih dari satu kali dan tetap mempertahankan haknya untuk berangkat di tahun berikutnya.

Kemenag mencatat bahwa hingga saat ini, kuota haji Indonesia sebagian besar sudah terisi. Berikut data jumlah jemaah yang telah melunasi biaya haji:

• Jemaah Haji Reguler: 115.381 dari total kuota 203.320 orang.
• Jemaah Haji Khusus: 16.305 dari total kuota 17.680 orang.

Mayoritas jemaah telah menyelesaikan pelunasan sejak tahap pertama yang dibuka pada 14 Februari 2025. Oleh karena itu, Kemenag mengimbau agar jemaah yang berhak segera menyelesaikan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan.

1. Apakah semua jemaah yang menunda keberangkatan bisa digantikan?

Tidak. Penggantinya harus berasal dari daftar jemaah yang sudah memiliki nomor porsi minimal sejak 22 Januari 2025 dan berada di nomor urut berikutnya di PIHK yang sama.

2. Jika tidak ada pengganti dari PIHK, apakah kuota tersebut hilang?

Tidak. Jika PIHK tidak memiliki pengganti, kuota tersebut akan dialihkan ke jemaah lain yang siap berangkat berdasarkan urutan dalam sistem SISKOHAT.

3. Apakah penggantian nama bisa dilakukan lebih dari satu kali?

Secara umum, penggantian hanya berlaku satu kali, kecuali dalam kondisi tertentu seperti sakit, tugas pekerjaan, atau proses hukum.

4. Kapan batas waktu pengajuan penggantian nama jemaah?

Pengajuan penggantian dapat dilakukan antara 24 Februari - 7 Maret 2025 melalui email resmi Kemenag.

5. Apakah ada biaya tambahan untuk penggantian nama?

Tidak disebutkan adanya biaya tambahan, tetapi semua penggantian harus melalui prosedur resmi Kemenag dan dilakukan oleh PIHK terkait.