PDIP: Pemilu 2009 Gagal, Perjanjian Batu Tulis Tak Dilanggar

Hubungan Partai Gerindra dan PDIP memanas pasca-pendeklarasian Jokowi sebagai capres.

oleh Oscar Ferri diperbarui 17 Mar 2014, 22:04 WIB
Diterbitkan 17 Mar 2014, 22:04 WIB
Ini Isi Dokumen Perjanjian Batu Tulis Mega-Prabowo
Prabowo dan Megawati

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan Partai Gerindra dan PDIP memanas pasca-pendeklarasian Jokowi sebagai capres. Deklarasi pencapresan Jokowi itu menandakan pengingkaran perjanjian Batu Tulis, yang salah satu isinya menyatakan dukungan Megawati terhadap Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2014.

Mengenai hal itu, Politisi PDIP, Eva Sundari mengatakan, ketua umumnya Megawati Soekarnoputri tidak mengingkari Perjanjian Batu Tulis dengan segala asumsinya. Menurut Eva, pernjanjian itu hanya berlaku jika Pemilu 2009 berhasil dimenangkan. Yang kemudian dikuatkan dengan poin nomor 3 yang menyebutkan kedua partai akan membentuk kabinet.

"Tapi, masa tiba-tiba sekarang poin nomor 7 ditagih. Kita semua tahu, perjanjian hanya berlaku ketika keduanya berhasil memenangi Pilpres 2009. Jadi, ketika fakta itu tidak terjadi, dengan sendirinya perjanjian gugur dan tidak berlaku," ujar Eva dalam keterangan tertulisnya yang diterima Liputan6.com di Jakarta, Senin (17/3/2014).

Eva menegaskan, penilaian terhadap isi perjanjian itu harus kontekstual. Apalagi terkait perjanjian politik yang setiap detiknya dapat berganti karena perkembangan dan juga kepentingan yang dinamis.

"PDIP dan Gerindra juga tidak berkoalisi meski sama-sama oposisi selama 2009-2014. PDIP serius bekerja dengan kekuatan sendiri. Ibaratnya bercocok tanam selama 10 tahun, masa tinggal panen raya lalu diserahkan pada pesaing yang lebih kecil. Sebaiknya sekarang siapkan diri untuk bertarung di Pileg dan Pilpres saja," ujarnya.

Sebelumnya, Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengungkapkan keyakinannya, PDIP dan Gerindra akan segera menemukan solusi. Terutama dalam hal 'sengketa' Perjanjian Batu Tulis.

Selain itu, menurut Hendri, kedua parpol juga harus berkomunikasi politik dengan baik. Terutama PDIP, yang dirasa perlu memperjelas perihal cerita pemberian mandat kepada Jokowi sebagai capres di Marunda.

"Karena bila komunikasi politik ini tidak diperjelas, maka PDIP kembali meninggalkan kisah drama seputar capres. Kalau 2009 drama Batu Tulis, 2014 ini adalah drama Marunda," kata Hendri.

Baca juga:

Elite PDIP: Perjanjian Mega Dukung Prabowo Batal

Gerindra: Perjanjian Batu Tulis Itu Benar-benar Ada

Perjanjian `Batu Tulis`, Ahok: Tergantung Pihak Mana yang Melihat

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya