Dewan Syariah Bekukan Koalisi PPP-Gerindra, SDA Pasrah

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Syariah DPP PPP, Maimun Zubair meminta konflik antara elite pengurus PPP segera berakhir. Sesepuh PPP ini meminta kedua kubu yang berselisih agar menghentikan konflik melalui kesepakatan damai (islah).

"Maksud saya datang ingin berislah. Setelah ketemu Pak Surya (Suryadharma Ali) dan Mas Romi (Romahurmuziy) kedua-duanya ingin islah, tapi embel-embelnya saya tidak sebut," kata Maimun di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2014).

Untuk menyatukan kubu SDA dan Romy, Maimun mengatakan telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan langkah PPP ke depan.

"Kewajiban islah di antara kubu yang bertikai, Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Islah artinya kembali seperti semula. Suryadharma Ketua Umum dan Romahurmuziy Sekjen. Islah berarti tidak ada pemecatan dan rolling," ucap Maimun membacakan fatwanya.

Fatwa ini juga menyatakan PPP belum berkoalisi dengan partai manapun dan penetapan capres dan cawapres harus melalui Rapimnas seperti amanat Mukernas PPP di Bandung.

"Langkah-langkah DPP PPP harus dikonsultasikan ke Majelis Syariah, Majelis Pakar dan Majelis Pertimbangan PPP," lanjut Maimun.

Mendengar Fatwa dari Maimun, SDA yang turut hadir mengaku menerima dan siap menjalankan fatwa tersebut. "Fatwa yang disampaikan Mbah Maimun saya terima," ucapnya.

Maimun kemudian melanjutkan kalau dirinya mengaku sedih dengan konflik yang terjadi di internal pengurus PPP. Padahal, PPP seharusnya menjembatani kehendak masyarakat muslim terkait kehidupan politiknya.

"Partai ini satu-satunyanya partai di Indonesia yang mempunyai prinsip amar makruf nahi munkar (berbuat baik dan mencegah kemungkaran)," ujarnya.

Kendati PPP sebagai wadah Islam, Maimun mengatakan PPP tidak memaksakan kehendak ideologi Islam menjadi ideologi tunggal untuk diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Partai ini tidak akan membuat negara Islam, sebab negara di dunia nasional," imbuhnya.

Konflik di tubuh PPP memanas ketika 26 Ketua DPW PPP berkumpul di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Mereka membuat mosi tidak percaya terhadap SDA lantaran dianggap menyalahi aturan partai terkait kehadiran dan orasinya pada kampanye akbar Partai Gerindra pada 23 Maret 2014.

Mereka menuntut pengurus DPP untuk segera menggelar rapat pleno guna membahas manuver SDA. Namun, kubu SDA malah menanggapi tuntutan itu dengan memecat sejumlah pengurus partai karena dianggap berusaha melakukan pemakzulan atau pelengseran terhadap ketum partai.

Melalui SK yang ditandatangani SDA dan Wasekjen Syaifullah Tamliha tertanggal 16 April 2014, DPP PPP memberhentikan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan 4 Ketua DPW PPP, yakni Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW Jawa Timur Musyafa Noer, dan Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan Amir Uskara.

Kemudian melalui Rapimnas, PPP di bawah komando Sekjen Romahurmuziy atau Romy mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara terhadap SDA dari Ketum PPP. Keputusan itu dibacakan oleh Romy.