Poempida: DPP Golkar Otoriter dan Diskriminatif

Melalui kusa hukumnya, Todung Mulya Lubis, dia menyatakan pemecatannya semena-mena karena tidak sesuai mekanisme ADRT

oleh Taufiqurrohman diperbarui 26 Jun 2014, 16:04 WIB
Diterbitkan 26 Jun 2014, 16:04 WIB
Poempida Hidayatulloh
Poempida Hidayatulloh (Antara/Widodo S. Jusuf)

Liputan6.com, Jakarta - Poempida Hidayatulloh tidak terima atas pemecatannya sebagai kader Partai Golkar. Melalui kusa hukumnya, Todung Mulya Lubis, dia menyatakan pemecatannya semena-mena karena tidak sesuai mekanisme Anggaran Dasar dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD/ART) partai.

"Ini sangat tidak mendidik dan otoriter. Sebelumnya tidak ada pemanggilan atau surat teguran," kata Todung yang diiyakan Poempida di Kantornya, Equity Tower Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (26/6/2014).

Todung mengaku, tidak mengerti dengan pemecatan Poempida dengan alasan mendukung pasangan capres lain yang tidak sesuai dengan partainya. Padalah menurutnya, dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar hanya memutuskan mendukung Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjadi capres atau cawapres.

"Kalau misal tidak loyal, tidak dukung kebijakan partai. Setahu saya dalam Rapimnas 22 Mei, keputusan yang diambil tetap mendukung pencapresan ARB atau jadi cawapres. Nah disini kan ARB tidak capres atau cawapres dan tidak bisa ditafsirkan dukung capres lain itu (membelot)," ujarnya.

"Dan ketika ARB tidak jadi capres atau cawapres, tidak ada keputusan partai yang memutuskan Golkar bergabung dengan capres yang lain itu dikatakan sebagai pelanggaran," tambahnya.

Poempida menambahkan, DPP Partai Golkar tidak konsisten. Sebab, banyak elite Golkar lain yang masuk dalam tim Jokowi-JK namun tidak diberhentikan seperti dirinya.

"Ironisnya, DPP tidak konsisten. DPP itu bersikap diskriminatif, kalau persoalan loyalitas, yang tidak mendukung capres Prabwo, itu ada yang ada dalam kubu Jokowi-JK itu tidak dikenakan teguran peringatan atau pemberhentian," ujarnya.

Dianggap tidak menaati keputusan nasional, Partai Golkar memecat 3 elite politisinya, yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatulloh. Mereka dianggap berseberangan dengan partainya, karena mendukung pasangan capres Jokowi-JK. Sementara Golkar mendukung pasangan capres Prabowo-Hatta.

Nusron Wahid adalah anggota Komisi VI DPR dan Agus Gumiwang Wakil Ketua Komisi I DPR. Sementara Poempida Hidayatulloh adalah anggota Komisi IX DPR. Mereka pun otomatis harus angkat kaki dari keanggotaan fraksi partai berlambang pohon beringin itu di DPR.

Agus Gumiwang dan Nusron sebelumnya telah lolos menjadi anggota DPR pada pemilu Legislatif 2014, sedangkan Poempida tidak lolos. (Mut)

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya