Kabinet Jokowi-JK Diusulkan Diisi Lintas Etnis, Agama, Gender

Liputan6.com, Jakarta - Sesepuh Partai Golkar Ginandjar Kartasasmita menilai pembentukan kabinet yang akan disusun oleh pasangan presiden dan wapres terpilih Jokowi-JK seyogianya diisi oleh kaum profesional atau lintas etnis.

"Wacana Jokowi boleh-boleh saja. Menjadi menteri kan tidak harus ketua atau pengurus partai, negara lain tak seperti itu, seperti Amerika. Di kita selama ini hampir semua ketua umum partai maju sebagai menteri," kata Ginandjar dalam diskusi Perspektif Indonesia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (16/8/2014).

Menurut dia, keterwakilan dalam kabinet seharusnya bisa saja dari kaum profesional, lintas etnis, agama dan gender, sehingga ada keberagaman, tapi harus bisa bekerja.

"Misalnya ada keterwakilan dari Papua, dari Katolik dan Protestan. Harus dipisahkan fungsi pengelolaan partai dan tugas pemerintah," ujar Ginandjar.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri itu menambahkan sudah seharusnya kabinet berisi orang sipil dan tidak melulu berasal dari ketua umum partai atau militer.

"Tapi juga janganlah profesional berapa persen, politisi berapa persen, jangan dibatasi," usul Ginandjar.

Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menambahkan, sekarang adalah saatnya setiap posisi di pemerintahan diisi oleh kalangan profesional yang bukan politisi.

"Jangan sampai kabinet kita mikirnya bagi-bagi kursi. Karena intinya kerja. Mestinya semua kementerian jangan berbagi-bagi, semuanya harus profesional. Kalau kalangan profesional boleh saja jadi bagian parpol," ucap Bivitri. (Sss)