Liputan6.com, Jakarta Belakangan ini, media sosial ramai dengan seruan untuk menarik uang tabungan dari bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Bank BUMN.
Aksi ini diyakini terkait dengan pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).
Baca Juga
Seruan ini memunculkan berbagai spekulasi, termasuk tuduhan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang berusaha menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem keuangan negara.
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengatakan seruan menarik uang tersebut adalah upaya dari pihak-pihak yang merasa tertekan dengan kekuatan pemerintahan saat ini.
Sebab Pemerintahan yang tengah berjalan saat ini dianggap memiliki dukungan yang kuat dari parlemen, rakyat, dan kepuasan publik yang tinggi. Hal ini menjadi alasan di balik tindakan mereka yang berusaha merusak legitimasi pemerintah.
"Ini mohon maaf kata, adalah upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang stres. Stres menghadapi kuatnya pemerintahan sekarang. Karena pemerintahan yang kuat sekarang ini, dukungan parlemen kuat, dukungan rakyat kuat, kepuasan publik banyak. Dia takut," kata Nusron dalam konferensi pers, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Seruan Tarik Uang Tak Miliki Dasar yang Jelas
Menurut Nusron, seruan menarik uang dari bank tidak memiliki dasar yang jelas. Tidak ada indikasi krisis ekonomi atau keuangan yang sedang melanda Indonesia, dan tidak ada alasan yang memadai bagi masyarakat untuk melakukan tindakan tersebut.
"Tiba-tiba, ayo, masa ada negara manusia kok di Indonesia nggak ada krisis ekonomi, nggak ada krisis keuangan, tiba-tiba membuat instruksi dan kampanye menarik duit dari bank," katanya.
Upaya Ganggu Ekonomi
Bahkan, ia menilai aksi ini sebagai bentuk "subversi ekonomi", sebuah upaya untuk mengguncang kestabilan ekonomi negara.
Nusron juga menegaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam seruan tersebut mungkin khawatir dengan kekuatan negara yang semakin kokoh.
"Kalau menurut saya, ini kategorinya sudah subversi ekonomi itu. Bukan subversi politik, tapi subversi ekonomi. Iya kan? Nggak mungkin dong. Nggak ada momentum apa-apa. Momentum krisis nggak ada. Iya kan? Kalau 98, momentum krisis banyak. Ini momentumnya apa? Nggak ada momentumnya," jelasnya.
Advertisement
Kata Luhut
Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara terkait seruan tarik uang simpanan di bank BUMN ini. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah dibentuk secara strategis oleh pemerintah.
Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, bisnis Danantara bersifat terbuka untuk kerja sama antara dua perusahaan atau lebih (joint venture).
"Danantara menurut saya suatu keputusan yang sangat strategis oleh pemerintah, itu karena mereka bisa joint venture," kata Luhut kepada media di Hotel Shangrila, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Dengan skema kerja sama yang bersifat terbuka. Luhut mematikan pengelolaan bisnis Danantara bersifat terbuka dan efisien. Dia pun meminta masyarakat tidak khawatir atas risiko yang muncul.
(Joint venture) membuat perusahaan-perusahaan (Danantara) itu jadi efisien, lebih transparan, kita bisa lihat Dengan jelas. Kan bagus," tegasnya meninggalkan awak media.
