Meski Kader PDIP, Bupati Malang Sanusi Tetap Berangkat Retret Kepala Daerah di Magelang

Liputan6.com, Malang - Bupati Malang, M Sanusi, baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, kemarin. Kader PDI Perjuangan ini pun lanjut mengikuti agenda retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.

Kepastian Sanusi, Bupati Malang ikut retret kepala daerah di Akademi Militer, Magelang, disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah. Kehadiran itu untuk memenuhi undangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Atas dasar undangan dari Kemendagri, Bupati Malang hadir pada giat orientasi kepala daerah di Magelang,” kata Nurman dikonfirmasi Jumat, 21 Februari 2022.

Dia melanjutkan, untuk Wakil Bupati Malang, Lathifah Sohib tidak mengikuti kegiatan oritentasi tersebut. Lahifah baru akan menyusul berangkat ke Magelang di hari terakhir kegiatan itu pada 28 Februari 2025 nanti.

“Ibu Wabup tidak ikut retret, hanya akan diundang nanti pada 28 Februari ada arahan dari Presiden,” tutur Nurman.

Lathifah akan memimpin langsung beberapa kegiatan seperti apel pagi pada Senin, 24 Februari 2025 mendatang. Meski begitu, Sanusi tetap bekerja memimpin pemerintahan. Kerja kedinasan dilakukan melalui berbagai saluran media sosial seperti panggilan video dan rapat video.

“Semua sesuai arahan Presiden saat pelantikan kemarin, sudah langsung bekerja,” tutur Nurman.

M Sanusi merupakan kader PDI Perjuangan. Dia bersama pasangannya Lathifah Shohib maju dalam Pilkada 2024 diusung PDIP, PKB, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Gelora, PSI dan PPP. Pasangan ini menang dengan perolehan sebanyak 782.356 pemilih suara sah.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat edaran agar semua kader banteng yang baru dilantik jadi kepala daerah menunda kegiatan retret yang dilaksanakan di Akmil, Magelang.

Bagi kepala dan wakil kepala daerah yang terlanjur menuju kegiatan itu diminta menghentikan perjalanan. Dalam perintah itu juga terdapat poin agar kepala daerah dan wakil kepala daerah selalu mengaktifkan alat komunikasi dan selalu siaga terhadap panggilan dari partai.

Instruksi itu dituangkan dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis, 20 Februari 2025 kemarin. Perintah itu muncul usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).