Plus Minus Efek Megawati Instruksikan Kepala Daerah dari PDIP Tak Ikut Retret ke Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, baru saja mengeluarkan instruksi tegas kepada para kepala daerah dari partainya. Dalam surat resmi yang dikeluarkan, Megawati meminta seluruh kepala daerah PDIP untuk tidak mengikuti retret kepemimpinan yang diselenggarakan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 21–28 Februari 2025.

Keputusan ini mengundang berbagai spekulasi, terutama karena retret tersebut dihadiri oleh ratusan kepala daerah dari berbagai partai. Surat instruksi yang ditandatangani langsung oleh Megawati juga meminta para kepala daerah yang telah dalam perjalanan ke Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

Instruksi ini dikeluarkan di tengah dinamika politik nasional yang sedang memanas, terutama setelah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lantas Apa Pengaruhnya terhadap Ekonomi RI?

Ekonom sekaligus Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda, melihat dua dampak potensial yang bisa muncul dari situasi ini. Pertama, ia menilai ada dampak positif dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK.

"Ada dua dampak potensial yang bisa terjadi. Pertama, dampak positifnya adalah kepercayaan investor terhadap pemberantasan korupsi akan naik," kata Nailul Huda kepada Liputan6.com, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, penangkapan Hasto Kristiyanto bisa memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi yang selama ini menjadi hambatan utama bagi perekonomian Indonesia.

"Korupsi ini menjadi penghalang perekonomian kita, komitmen KPK menangkap Hasto bisa dipandang sebagai langkah positif memerangi korupsi," ujarnya.

Namun, di sisi lain, Huda juga menyoroti dampak negatif yang timbul dari kegaduhan politik yang ditimbulkan akibat perkembangan ini. Instruksi Megawati yang menuntut kesetiaan para kepala daerah PDIP dan situasi yang penuh ketegangan dapat mempersulit implementasi kebijakan pusat di tingkat daerah.

"Dampak kedua, dari sudut pandang kegaduhan politik yang ditimbulkan sampai ada boikot retreat," ujarnya.

Menurut Huda, kebijakan pusat yang diharapkan bisa diterapkan di daerah mungkin akan terkendala oleh pengaruh arahan dari Ketum PDIP yang sangat dominan.

Kegaduhan politik ini, lanjut Huda, bisa menciptakan ketidakpastian yang mengganggu iklim investasi di Indonesia. Ketidakstabilan politik dan kegaduhan dalam pemerintahan daerah bisa memperburuk citra Indonesia sebagai tujuan investasi yang stabil dan aman.

"Artinya, bisa jadi kebijakan pusat akan sulit diimplementasikan di tingkat daerah karena akan tergantung dari arahan ketum parpol PDIP. Kegaduhan ini dapat membuat investor akan mikir dua kali untuk investasi di Indonesia," ujarnya.

Merdeka !!

Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi

kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di

Komisi Pemberantasan Korupsi RI.

Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum

sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke

dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka

seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada dibawah kendali bu Ketua Umum PDI

Perjuangan.

Selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI

Perjuangan, sebagai berikut:

1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di

Magelang pada tanggal 21- 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota

Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

"Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," sambung Megawati di surat.