Survei `Bayaran` Menjamur, PPP: Lembaga Survei Perlu Diakreditasi

Mendekati Pemilu 2014, makin banyak lembaga survei yang bermunculan merilis hasil risetnya dari kepuasan masyarakat, elektabilitas partai politik, hingga calon presiden. Namun, beberapa hasil sejumlah lembaga survei diragukan keabsahannya karena terindikasi hanya menjadi kepentingan kelompok politik tertentu dan tidak independen.

Karena itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengusulkan adanya akreditasi lembaga survei agar hasilnya semakin riil. "Perbedaan-perbedaan signifikan hasil survei, elektabilitas, baik parpol maupun kandidat, memunculkan perlu adanya akreditasi lembaga survei," kata Sekretaris Jendral PPP, M Romahurmuziy di Jakarta, Rabu (16/7/2013).

Dengan akreditasi, jelasnya, akuntabilitas hasil survei dapat dipertanggungjawabkan, sehingga publikasinya dapat dijadikan pedoman.

"Sekarang ini, sejalan seringnya publikasi berbeda-beda dari survei yang dilakukan pada periode sampling yang sama, menjadikan hasil survei seperti sampah informasi yang memenuhi ruang informasi publik," jelas Rommy panggilan akrabnya.

Lembaga survei, tegas dia, mestinya menjadi alat analisis sains bukan publikator gosip atau pembentuk opini. Indikasi keberadaan lembaga survei sebagai alat pembentuk opini, terlihat dari bermunculannya lembaga-lembaga survei secara sporadis dengan berbagai nama.

"Sedangkan indikasi rendahnya kualitas survei nampak dari beragamnya hasil survei terhadap satu persoalan yang sama," imbuh Rommy.

Karena itu, Rommy meminta seluruh lembaga survei perlu menyepakati akreditasi untuk mengembalikan survei sebagai alat ukur yang bermartabat. (Adi/Mut)