Capres-Cawapres Muncul di TV, Hayono Isman: Demokrasi Iklan

Kepentingan sejumlah pengusaha dalam pilpres berpotens merusak tatanan sosial karena melibatkan banyak uang.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 22 Nov 2013, 00:45 WIB
Diterbitkan 22 Nov 2013, 00:45 WIB
hayono-isman-1-131121d.jpg
Salah satu kandidat calon presiden Partai Demokrat Hayono Isman tidak memungkiri, kerap ada kepentingan sejumlah pengusaha dalam pemilihan calon presiden. Kepentingan tersebut kemudian berpotensi merusak tatanan sosial karena melibatkan uang yang banyak.

"Ada kepentingan pengusaha dalam capres. Yang paling merusak adalah rusaknya tatanan sosial yang mengarah kepada uang," ujar Hayono dalam acara Ulang Tahun Fraksi Partai Demokrat ke-9 di JCC Senayan, Kamis (21/11/2013) malam.

Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu, kuatnya uang yang bermain dalam pemilihan presiden, dibuktikan dari elektabilitas sebuah partai yang signifikan meningkat sejak masuknya sosok pemilik media sebagai cawapres atau capres. Tingkat keterpilihan yang semakin naik itu salah satunya imbas dari iklan di media massa, khususnya elektronik, yang gencar dilakukan.

Ia pun mengungkapkan kekhawatirannya akan perubahan esensi demokrasi di Indonesia, yang disebutkan mulai mengarah ke demokrasi iklan. Sebab, iklan-iklan politik terkait capres seperti menjadi yang utama. Padahal menurut dia, figur calon pemimpin seharusnya dilihat dari gagasan dan kontribusi nyata bukan sekedar dari tayangan televisi.

"Iklan itu yang mampu hanya yang punya uang. Oleh karena itu, demokrasi kita mengarah kepada demokrasi iklan. Yang menang dia yang punya iklan, yang punya televisi. Ini terlihat pada peningkatan elektabilitas sebuah partai, ada masuk darah baru sebagai cawapres, naiknya signifikan. Itu luar biasa," kata Hayono.

Dia mengaku setuju apabila pemilu dikembalikan kepada DPR. Hal in agar demokrasi tidak lagi dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pengusaha atau penyandang dana.

"Saya setuju pemilihan di DPR, walaupun memang tidak dapat dijamin. Tapi DPR akan bisa dan mudah diawasi oleh KPK apabila ada suap dari pemilik," kata Hayono. (Mvi)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya