Liputan6.com, Jakarta - Efisiensi anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) dikhawatirkan banyak pihak mempengaruhi kualitas penyelenggaraan mudik Lebaran 2025. Fraksi PKB DPR RI mendorong jika penyelenggaraan mudik Lebaran 2025 tetap mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan masyarakat.
“Mudik tahun ini menjadi momentum pembuktian negara untuk menciptakan mudik aman, nyaman sehingga para pemudik tiba dengan sehat dan selamat. Apalagi tahun ini, mudik Lebaran pertama di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Jazilul Fawaid saat menjadi keynote speaker Diskusi Rutin Fraksi PKB DPR RI bertajuk Mudik Nyaman di Tengah Efisiensi Anggaran, di Kompleks Parlemen, Kamis (6/3/2025).
Baca Juga
Diskusi Rutin Fraksi PKB kali ini menghadirkan narasumber Kakorlantas Mabes Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa, dan Dirut ASDP Heru Widodo. Selain itu ada Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda dan Ketum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Darmanto. Diskusi rutin ini juga diikuti sejumlah anggota Fraksi PKB DPR dan masyarakat umum.
Advertisement
Gus Jazil-sapaan akrab Jazilul Fawaid mengatakan mudik bagi mayoritas Indonesia merupakan perjalanan spiritual. Tak heran jika peserta mudik terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka sudah kewajiban dari Pemerintah untuk menyelenggarakan mudik yang berkualitas.
“Kita harus akui bahwa dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan mudik terus menunjukkan tren membaik. Baik dari menurunkan jumlah kecelakaan, kian turunnya waktu tempuh pemudik, hingga kian berkualitasnya layanan di rest area. Ini yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam pelaksanaan mudik tahun ini,” katanya.
Negara Harus Hadir dalam Pelaksanaan Mudik 2025
Saat ini, kata Gus Jazil pemerintah telah melakukan berbagai persiapan hingga peluncuran program layanan mudik. Mulai penurunan tiket pesawat, penyelenggaraan mudik gratis, hingga diskon tarif tol. Selain itu juga ada berbagai perbaikan layanan pelabuhan penyebrangan.
"Negara harus hadir memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam melaksanakan mudik agar pemudik tiba di tujuan dengan selamat,” katanya.
Adanya program efisiensi anggaran, kata Gus Jazil, diharapkan tidak menghambat pelaksanaan mudik. Oleh karena itu, dibutuhkan keterlibatan berbagai kalangan seperti pihak Kepolisian, Kementerian Perhubungan, BUMN, partai politik hingga swasta.
“Bagaimanapun, mudik jangan sampai terganggu dengan adanya efisiensi anggaran. Saya yakin semua pihak yang terlibat mampu memprioritas pelaksanaan mudik untuk kepentingan bersama. Jika mudik tahun ini sukses artinya negara pun sukses melaksanakan mudik,” katanya.
Advertisement
Infografis
