Kakorlantas Berharap Swasta Ikut Terapkan Fleksibilitas Kerja demi Cegah Kemacetan Mudik

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menpan RB telah menerbitkan surat edaran yang mengatur fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk opsi Work From Anywhere (WFA), sebelum dan sesudah Lebaran. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas saat arus mudik.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho berharap perusahaan swasta turut menerapkan kebijakan serupa guna mendukung kelancaran arus mudik serta keselamatan lalu lintas selama Lebaran.

“Jika banyak perusahaan menerapkannya, dampaknya akan signifikan mengurangi kepadatan arus mudik,” kata Agus dalam keterangannya, Minggu (9/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa ada beberapa tren yang dapat diterapkan perusahaan swasta untuk mendukung kelancaran mudik dan Kamseltibcarlantas, seperti memungkinkan pekerjaan dilakukan secara remote beberapa hari sebelum cuti bersama. Dengan demikian, karyawan dapat mudik lebih awal tanpa harus mengambil cuti tambahan.

“Selain itu, bisa juga pengaturan sistem shift atau jam kerja lebih fleksibel agar karyawan bisa menghindari puncak arus mudik. Misal, bekerja setengah hari atau bekerja lebih awal dari jadwal normal,” sebutnya.

"Jika memungkinkan, perusahaan bisa memberikan opsi cuti lebih awal bagi karyawan yang mudik ke daerah lebih jauh. Dengan sistem cuti bergilir, kepadatan di jalur mudik bisa lebih terkendali," sambungnya.

Menurutnya, bantuan transportasi atau fasilitas mudik bersama dari perusahaan bagi karyawan, juga bisa membantu mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan. Jika banyak perusahaan menerapkannya, dampaknya akan signifikan dalam mengurangi kepadatan arus mudik.

Disisi lain, kata Agus, percepatan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta bisa menjadi langkah strategis untuk mendukung kelancaran mudik lebaran.

Karena, jika THR diberikan lebih awal, karyawan bisa merencanakan perjalanan mudik dengan lebih baik, termasuk membeli tiket lebih awal atau mengatur perjalanan agar tidak bertumpuk di puncak arus mudik.

"Manfaat percepatan pemberian THR juga bisa membantu karyawan merencanakan mudik lebih awal. Dengan THR lebih cepat, karyawan dapat mengatur jadwal keberangkatan sebelum puncak arus mudik, serta dapat mengurangi kepadatan transportasi umum," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengusulkan kepada pimpinan perusahaan swasta untuk dapat menerapkan kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA). Dia menilai, WFA bisa mengurangi kepadatan lalu lintas, terutama di daerah-daerah yang menjadi titik fokus arus mudik Lebaran 2025.

"Pada tahun ini, Hari Raya Nyepi berdekatan dengan Idulfitri yaitu pada 29 dan 31 Maret. Asumsi kami dengan adanya SE tersebut, ASN dan pegawai BUMN yang hendak mudik akan melaksanakan perjalanan lebih awal. Dengan begitu kami punya waktu untuk mengurai para pemudik,” ujar Menhub Dudy di Jakarta, Kamis (6/3).

Selain itu, Menhub Dudy mengharapkan pengusaha dapat mempercepat pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat H-10 lebaran Idulfitri 2025.

Reporter: Nur Habibie

Sumber: Merdeka.com