Lebaran Kurang dari 10 Hari Lagi, Kapan Skema Bebas Ongkir bagi Pelaku UMKM Akan Terealisasi?

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno sejak sebelum lebaran menjanjikan skema bebas ongkir bagi pelaku UMKM yang akan terimbas pelarangan mudik lebaran. Fasilitas itu diyakini bakal membantu meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk-produk mereka yang biasanya dijadikan oleh-oleh para perantau sebelum kembali ke kampung halaman.

Kini, lebaran kurang dari sepuluh hari lagi. Apa yang terjadi dengan janji untuk mengupayakan bebas ongkir tersebut? Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo menyatakan pemerintah telah memutuskan untuk mengakomodasi skema tersebut. 

"Berkaitan dengan bebas ongkir dalam menyambut Lebaran, telah diputuskan bahwa pelaksanaan teknis ada di Kementerian Perdagangan. Nanti dilaksanakan oleh Kemendag," kata Angela dalam Extended Press Weekly Briefing di Balai Soesilo Soedarman, Jakarta, Senin sore, 3 Mei 2021.

Menparekraf menambahkan, skema bebas ongkir itu akan bekerja sama dengan perusahaan platform e-commerce maupun asosiasi perusahaan e-commerce di Indonesia. Pelaksanaannya berlangsung dalam lingkup Hari Belanja Online Nasional, yakni pada H-10 hingga H-6.

"Program ini juga bertujuan agar Idul Fitri 2021 masih bisa berbahagia dengan dikirimi produk-produk ekonomi kreatif. Dan ini adalah bagian dari inovasi, adaptasi, dan kolaborasi di mana insentif ongkir sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM dan masyarakat saat mereka tidak bisa pulang ke kampung halamannya," jelas Sandiaga.

Sementara itu, Kemenparekraf mempersiapkan program pasca-lebaran untuk mendongkrak minat belanja warga terhadap produk-produk UMKM. Program yang masih terkait dengan kampanye Beli Kreatif Lokal tersebut akan berlangsung hingga Desember 2021.

"Kemenparekraf sendiri sedang memfinalisasi program setelah lebaran terkait stimulus untuk mendukung produk UMKM dan mendukung demand, meningkatkan demand produk-produk buatan lokal Indonesia," ujar Angela.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Sebelumnya, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan subsidi ongkos kirim tersebut berlaku bagi masyarakat yang membeli produk-produk dalam negeri. Artinya, ongkos kirim pembelian produk dari luar negeri tetap akan ditanggung pribadi bukan dari pemerintah.

"Diutamakan untuk produk dalam negeri, ongkir ditanggung Pemerintah dalam bentuk subsidi dan ongkir ini disiapkan Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp500 miliar," kata Menko Airlangga, dikutip dari laman resminya, Senin, 12 April 2021.

Harbolnas Ramadan yang rencananya akan diselenggarakan selama lima hari ini bekerja sama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional.

"Dengan demikian Pemerintah berharap bahwa dalam situasi Bulan Ramadan terjadi peningkatan konsumsi. Oleh karena itu Pemerintah mendorong bahwa tidak mudik tetapi bisa mengirim barang ke daerah. Pemerintah yang tanggung ongkosnya," ujar Menko Airlangga.