Presiden Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer, Apa Dampaknya Bagi Pariwisata Korea Selatan?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol baru saja mengumumkan darurat militer pada Selasa, 3 Desember 2024.Ia menyebut pihak oposisi di negara itu mengendalikan parlemen, bersimpati pada Korea Utara dan ingin melumpuhkan pemerintah dengan kegiatan anti-negara.

Yoon Suk Yeol menyampaikan pengumuman tersebut dalam sebuah konferensi pers yang disiarkan di televisi dan berjanji untuk membasmi kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional, dikutip dari VOA Indonesia, Selasa.

Belum diketahui dengan pasti bagaimana langkah-langkah tersebut akan mempengaruhi pemerintahan dan demokrasi di negara tersebut. Namun beberapa media asing sudah membahas dampak pengumuman darurat militer terhadap bidang pariwisata di Korea Selatan (Korsel).

Negara yang dikenal lewat budayanya yang khas termasuk K-Pop dan K-Drama ini memang dikunjungi banyak wisatawan dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Menurut media Inggris The Times, Selasa, meski parlemen Korea Selatan menolak status darurat militer yang diumumkam presiden, hal itu sudah cukup berpengaruh dari sisi ekonomi.

Nilai tukar won (mata uang Korsel) melemah terhadap poundsterling Inggris maupun dolar AS. Para wisatawan disarankan untuk tetap berada di tempat mereka menginap atau jika bepergian berusaha berada di dekat polisi atau pihak keamanan lainnya agar merasa lebih aman.

The UK Foreign Office atau Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris di Korea Selatan juga sudah mengeluarkan himbauan bagi para warga negara asing (WNA) termasuk turis asing di negeri ginseng untuk mencari informasi dari warga lokal mengenai situasi terbaru terutama mengenai keamanan. Mereka juga disarankan untuk tidak mendekati tempat-tempat aksi demonstrasi politik untuk menghindari kerusuhan maupun hal-hal tidak diinginkan lainnya.

Untuk saat ini UK Foreign Office belum menyarankan larangan atau membatasi perjalanan ke Korea Selatan, termasuk ke Seoul. Meski begitu, mereka masih terus memantau perkembangan dan situasi terakhir untuk mengambil sebuah keputusan seiring demgan kekhawatiran ketegangan antara Korsel dan Korut akan berdampak signifikan terhadap bidang pariwisata.

Situasi seperti sekarang ini kembali mengingatkan kita tentang wajib militer (wamil) di Korea Selatan. Wamil sering menjadi topik perdebatan, terutama karena keharusan ini dapat memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang merasa enggan menjalani wamil dan mencari berbagai cara untuk terhindar dari kewajiban tersebut. Namun, di balik kontroversi ini, muncul pertanyaan mendasar yang sering muncul: wamil berapa lama dilaksanakan?

Bagi sebagian orang, khususnya mereka yang bekerja di industri hiburan seperti para artis musik maipun film, ada ketentuan khusus yang membolehkan mereka untuk menunda kewajiban wamil hingga usia tertentu. Namun, fenomena terbaru menunjukkan bahwa terdapat upaya-upaya untuk menghindari kewajiban ini melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Melansir kanal Hot Liputan6.com dan berbagai sumber lainnya, 9 Agustus 2024, wamil, merupakan tugas yang harus dijalani oleh seluruh pria Korea Selatan yang sehat dan berusia antara 18 hingga 28 tahun. Durasi wamil bervariasi tergantung pada unit penugasan masing-masing, dengan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

• Army (Angkatan Darat): 18 bulan

• Navy (Angkatan Laut): 20 bulan

• Air Force (Angkatan Udara): 22 bulan

• Marine Corps (Korps Marinir): 18 bulan

• Social Service Agent (Agen Layanan Sosial): 21 bulan

Peraturan durasi wamil di Korea Selatan saat ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan masa lalu. Pada awalnya, semua peserta wamil diwajibkan menjalani masa dinas selama 36 bulan atau tiga tahun penuh, tanpa memandang unit penugasannya. Namun, seiring dengan waktu, durasi ini telah dipersingkat untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi saat ini.

Selain durasi wamil, terdapat sejumlah peraturan yang harus dipatuhi oleh peserta. Salah satu peraturan dasar adalah memotong rambut dengan gaya militer yang standar. Pada masa lalu, penggunaan smartphone di pangkalan militer dilarang keras hingga tahun 2020. Selama periode tersebut, peserta wamil hanya bisa berkomunikasi dengan dunia luar melalui surat atau telepon dengan waktu yang sangat terbatas.

Namun, mulai Juli 2020, peserta wamil diizinkan untuk menggunakan smartphone mereka. Meskipun demikian, untuk alasan keamanan, mereka diwajibkan memasang aplikasi khusus dan menempelkan stiker di atas kamera ponsel mereka.

Penggunaan smartphone kini diperbolehkan dari pukul 18.00 hingga 22.00 pada hari kerja, serta dari pukul 07.00 hingga 22.00 pada hari libur dan akhir pekan. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan keseimbangan antara kebutuhan komunikasi dan keamanan di lingkungan militer.

Wajib militer di Korea Selatan diterapkan sebagai respons terhadap situasi keamanan yang unik dan kompleks di kawasan tersebut. Berdasarkan informasi yang dikutip dari SBS.com, alasan utama di balik kewajiban ini adalah ancaman yang terus-menerus dari Korea Utara terhadap Korea Selatan, khususnya terkait potensi serangan nuklir.

Konflik antara kedua negara, yang dimulai pada 1950, berakhir dengan gencatan senjata pada 1953, bukan dengan perjanjian damai. Hal ini menyebabkan ketegangan yang berkepanjangan antara Korea Utara dan Korea Selatan hingga saat ini. Karena gencatan senjata tersebut tidak menyelesaikan konflik secara permanen, ancaman dari Korea Utara tetap ada dan sulit untuk diprediksi kapan akan terjadi.

Dalam konteks ini, wajib militer dianggap sebagai langkah strategis untuk memastikan bahwa Korea Selatan memiliki kesiapan yang memadai, baik dari segi fisik maupun mental, untuk membela negara dari potensi ancaman tersebut. Sistem wamil ini bertujuan untuk mempersiapkan warga negara, terutama laki-laki, agar siap menghadapi kemungkinan situasi darurat dan menjaga keamanan nasional.