Anggaran Kemenbud Dipangkas sampai 58 Persen, Fadli Zon: Proyek Pengembangan Cagar Budaya dan Museum Jalan Terus

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengungkapkan bahwa anggaran Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) mengalami pemangkasan sampai 58 persen, menyusul penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

"Dipangkas 58 persen, dari awalnya sekitar Rp2,3 triliun dan sekarang setelah beberapa bulan anggaran kita tinggal sekitar Rp980 jutaan," ungkapnya usai pembukaan pameran Kongsi: Akulturasi Tionghoa di Nusantara di Museum Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 10 Februari 2025.

Dengan pemangkasan anggaran yang cukup signifikan, Fadli Zon mengatakan bahwa kerja sama dengan berbagai pihak menjadi kunci agar program kebudayaan tetap bisa berjalan. Salah satu strategi yang direncanakan adalah berkolaborasi dengan sejumlah komunitas seni dan budaya di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.

"Ya kita harus beradaptas. Saya rasa tidak begitu masalah karena sejak awal anggaran kita sudah disusun untuk tidak terlalu bergantung pada APBN. Jadi semuanya berjalan seperti biasa hanya memang ada pengurangan sedikit saja," terang Fadli.

"Kita juga harus menyesuaikan diri, kemudian tentu membuat satu skema public-private partnership, bekerja sama dengan komunitas dalam berbagai event di provinsi, kabupaten, dan kota," sambungnya.

Ia menambahkan, Kemenbud meyakini dengan gotong royong, program kebudayaan tetap bisa berjalan meski anggaran berkurang. Selain itu, Kementerian Kebudayaan juga akan mencari cara-cara kreatif untuk tetap menjalankan berbagai program yang sudah disepakati. Dengan adanya pemangkasan ini,  Kemenbud diharapkan dapat menyesuaikan prioritas program tanpa mengurangi dampak positif bagi perkembangan kebudayaan nasional.

Kemenbud juga akan terus mengevaluasi kebijakan dan mencari alternatif sumber pendanaan agar program budaya tidak terhenti meski anggaran lebih dibatasi. Penghematan dilakukan dengan memangkas anggaran di 16 pos belanja di APBN, mulai dari kegiatan seremonial, perjalanan dinas, seminar, percetakan hingga infrastruktur.

"Kita harus mencari mana yang memang sifatnya wajib, yang memang bagian dari dukungan manajemen dan lain-lain. Kita ingin kegiatan-kegiatan program itu bisa kita selenggarakan dengan efisien. Low budget tapi high impact," ujarnya.

Fadli menyoroti beberapa program prioritas, antara lain revitalisasi kawasan budaya, cagar budaya, dan museum. Selain itu, repatriasi artefak budaya Indonesia dari luar negeri, seperti manuskrip bersejarah dari Inggris dan Prasasti Pucangan dari India.

"Kita ingin kawasan cagar budaya dan museum-museum dikunjungi banyak orang karena tak hanya untuk berwisata tapi juga ada unsur edukasinya dan menambah wawasan, ini penting sekali. Jadi tidak ada pengaruh soal (pengurangan) anggaran, proyek-proyek kita tetap terus jalan," tuturnya.

Menteri Fadli mencontohkan pameran Kongsi termasuk bentuk literasi budaya agar masyarakat memahami bagaimana akulturasi telah terjadi dalam berbagai aspek Ia menambahkan, museum harus menjadi pusat edukasi bagi masyarakat untuk lebih mengenal sejarah bangsanya.

Ia berharap, generasi muda lebih tertarik mengunjungi museum sebagai alternatif wisata edukatif. "Kita ingin anak muda lebih sering datang ke museum daripada hanya ke mall. Seperti di pameran Kongsi, banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dan tentunya menambah wawasan kita," ujarnya.

"Indonesia punya potensi besar dalam industri budaya karena budaya kita sangat kaya dan beragan, tinggal bagaimana kita menumbuhkan ekosistem yang kuat dan strategis," tambahnya.

Beberapa hari lalu, anggota Komisi X DPR RI Mercy Barends menanggapi Anggaran Kementerian Kebudayaan yang mengalami efisiensi sebesar 58% sesuai Instruksi Presiden (INPRES) No. 01 Tahun 2025. Menurut dia, kebijakan itu bisa meruntuhkan kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia.

"Hati gelisah selama mengikuti rapat. Secara tegas saya sampaikan anggaran yang tersisa mencerminkan sikap pemerintah terhadap kebudayaan dan peradaban bangsa. Kalau dipotong terus menerus Indonesia akan tiba pada keruntuhan kebudayaan dan peradaban bangsa," ungkap Mercy dalam Rapat Kerja bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Selasa 4 Januari 2025, mengutip kanal News Liputan6.com. 

Esensi kebudayaan dijelaskan Mercy adalah ''Culture as a bridge for peace, development and walfare'' (kebudayaan adalah jembatan perdamaian, pembangunan dan kesejahteraan)."Sementara banyak masyarakat adat terpinggirkan karena program-program pembangunan ekstraksi seperti tambang, minyak dan gas, industri lainnya," urai Mercy.

Ditambahkan Legislator dari Dapil Maluku tersebut, berbagai persoalan muncul dengan adanya permasalahan tersebut seperti lingkungan rusak, kemiskinan esktrem, konflik sosial dengan pendatang yang mencari kerja, dan sebagai berikut. "Proses akulturasi dan revitalisasi budaya perlu mendapat perhatian serius," tambah Mercy.

Disisi lain, masih kata Mercy, program-program yang berkaitan dengan urusan kebudayaan jangan direduksi hanya sekadar urusan selebrasi dan distribusi perlengkapan seni budaya semata.

"Masyarakat hukum adat kita harus diberdayakan dan dilindungi, mendapat akses yang setara dalam berbagai bidang kehidupan. Urusan kebudayaan substansinya adalah menempatkan masyarakat sebagai sentral pembangunan, dengan menjaga dan melestarikan keberagaman adat budaya sebagai kekuatan dan identitas bangsa," tutup Mercy.