Voucer Belanja Bisa Jadi Sarana Berbagi Bonus Lebaran Pelengkap THR untuk Karyawan

Liputan6.com, Jakarta - Lebaran yang akan dijelang bisa dimanfaatkan perusahaan sebagai momen untuk lebih memperhatikan karyawan. Selain memberi tunjangan hari raya (THR) yang sudah jadi kewajiban, perusahaan juga bisa berbagi bonus dalam wujud uang tunai atau voucer belanja.

Ide tersebut dimunculkan dalam acara Pluxee HR Event 2025 bertajuk 'Enhancing Employee Experience with Tech-Driven Employee Benefits Solutions' yang digelar di Jakarta, beberapa waktu lalu. Acara tersebut diiikuti oleh lebih dari 100 pekerja SDM (human resource) dari berbagai industri.

Bonus atau benefit seringkali diandalkan untuk meningkatkan retensi dan produktivitas karyawan. Dengan kemajuan teknologi, pemberian pengalaman tersebut juga semestinya kini berbasis teknologi. 

"Employee Benefits berbasis teknologi dapat memberikan kemudahan dan fleksibilitas baik untuk karyawan maupun perusahaan dalam mengelola employee benefits. Voucher digital dari Pluxee Indonesia hadir sebagai solusi yang relevan untuk hal tersebut," kata Krishnan Menon, Managing Director Pluxee Indonesia, dalam rilis yang diterima Lifestyle Liputan6.com, beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan bahwa dengan eVoucher, pengelolaan benefit karyawan menjadi lebih efektif dan terintegrasi. Terlebih, voucer belanja tersebut bisa digunakan 680 merchat dan 32 ribu outlet, baik fisik maupun digital dengan berbagai kategori. Voucer belanja itu bisa diunduh di Play Store dan App Store.

"Saat ini teknologi berperan besar dalam menciptakan ekosistem yang lebih baik bagi karyawan. Kami berharap solusi yang kami tawarkan dapat memberikan dampak positif bagi banyak perusahaan," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus memastikan implementasi kebijakan-kebijakan strategis, mulai dari penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga stimulus khusus untuk periode Ramadan dan Lebaran berjalan dengan baik. Salah satu yang ditekankan pemerintah adalah pencairan THR.

Airlangga menyatakan bahwa pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta akan dicairkan tepat waktu. "Dengan ketentuan pencairan bagi ASN paling cepat tiga minggu sebelum Lebaran dan bagi pekerja swasta paling lambat satu minggu sebelum Lebaran," jelasnya dalam keterangan tertulis, dikutip dari kanal Bisnis Liputan6.com, Senin (3/3/2025).

Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara signifikan, memperkuat konsumsi domestik, serta mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas makroekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025.

"Pemerintah akan terus memantau perkembangan aktivitas konsumsi individu dan peningkatan mobilitas masyarakat pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Nyepi dan Lebaran Idulfitri yang akan menggerakkan aktivitas ekonomi dalam mendororong pertumbuhan ekonomi pada Triwulan I-2025," ujarnya. 

Kewajiban pemberian THR diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang memberikan kepastian bagi karyawan mengenai hak mereka. Pada dasarnya, THR adalah tunjangan yang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan. Namun, bagaimana cara perhitungannya? 

Menurut UU Cipta Kerja, perhitungan THR untuk karyawan tergantung pada masa kerja mereka. Bagi karyawan yang sudah bekerja selama satu bulan atau lebih, mereka berhak atas THR proporsional.

Misalnya, jika seorang karyawan bekerja selama enam bulan, THR yang diterima adalah setengah dari gaji pokoknya. Sementara bagi karyawan yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih, mereka berhak mendapatkan THR sebesar satu kali gaji pokok.

Penting untuk diingat bahwa gaji pokok yang dimaksud adalah gaji yang diterima sebelum hari raya keagamaan. Komponen lain seperti tunjangan tetap juga termasuk dalam perhitungan THR. Hal ini menunjukkan bahwa THR bukan hanya sekadar tambahan, tetapi hak yang harus dipenuhi oleh pengusaha.

UU Cipta Kerja mengatur beberapa ketentuan penting terkait THR. Pertama, aturan ini berlaku untuk semua jenis pekerja, baik karyawan tetap maupun tidak tetap. Kedua, THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Jenis hari raya yang dimaksud pun disesuaikan dengan keyakinan masing-masing karyawan, seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, dan Nyepi.

Dalam konteks ini, THR dianggap sebagai pendapatan non-upah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan keluarganya selama hari raya. Hal ini mempertegas bahwa THR bukan sekadar bonus, melainkan hak yang harus diberikan oleh pengusaha.

"Pemberian THR merupakan bentuk apresiasi terhadap kontribusi pekerja selama ini," ungkap seorang ahli hukum ketenagakerjaan, Dr. Andi Setiawan, dikutip dari kanal Ramadan Liputan6.com.

Memahami ketentuan THR sangat penting bagi pekerja dan pengusaha. Bagi pekerja, pengetahuan ini membantu memastikan bahwa hak mereka terpenuhi sesuai ketentuan. Sementara bagi pemberi kerja, pemahaman yang baik tentang perhitungan THR memudahkan dalam merencanakan anggaran dan memenuhi kewajiban secara tepat.

"Ketepatan dalam perhitungan THR mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja," imbuhnya.