Nilai Kebijakan Pemerintah Timpang, Ahok: Tunggu Presiden Baru

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai, kebijakan pemerintah pusat dan  pemerintah daerah seringkali terjadi ketimpangan. Sehingga, kebijakan atau peraturan dengan kondisi yang ada seringkali bentrok.

"Kebijakan itu mesti holistik (menyeluruh). Makanya nggak heran. Kita tunggulah. Tunggu presiden yang baru saja," ujar pria yang akrab disapa Ahok itu seraya tertawa di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (2/4/2014).

Ahok mencontohkan, kebijakan penggunaan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk semua kendaraan operasional di DKI. Stasiun Pengisian Bahan bakar Gas (SPBG) di ibukota masih kurang. Sementara, Perda Nomor 2 Tahun 2005 pasal 20 tentang Pengendalian Pencemaran Udara mengharuskan semua kendaraan operasional DKI menggunakan gas.

Di sisi lain, kata Ahok, kendaraan di Jakarta sebagian besar masih menggunakan bensin dan solar, sehingga permintaan gas sangat kurang. Maka itu, ia meminta BBM bersubsidi dicabut untuk kendaraan pribadi. Jika BBM bersubsidi dicabut, program pemerintah pusat terkait pemasangan converter kit gas senilai Rp 2 triliun dapat berjalan baik.

"Kalau sekarang semua minyak Rp 10 ribu lebih, gas cuma Rp 3.500, atau katakan Rp 5.000 lah. Solar Rp 10 ribu, premium dan semua Rp 10 ribu. Kamu mau nggak ganti converter kit untuk pasang gas? pasti mau kalau cabut BBM subsidi," ujar Ahok menganalogikan. (Elin Yunita Kristanti)

Baca juga:

Pemprov DKI Tak Ubah Perda Penghambat Pengadaan Bus

Hibah Bus Terhambat Perda `Kitab Suci`, Ahok: Baca Baik-baik Tuh

Aturan Penggunaan BBG Angkutan Umum Kurang Bijak, Ahok Pasrah?