Bukan Anggota Tim, Ahok Tak Dikirimi Dokumen Proyek Monorel

Lantaran tak masuk tim khusus yang ditunjuk Jokowi untuk mengurus monorel, penyerahan dokumen itu pun tidak ditembuskan kepada Ahok.

oleh Andi Muttya Keteng diperbarui 29 Apr 2014, 18:30 WIB
Diterbitkan 29 Apr 2014, 18:30 WIB
Fondasi monorel terbengkalai di tengah ruas Jalan Rasuna Said, Jakarta. Proyek yang menghubungkan beberapa titik di Jakarta, saat ini menjadi onggokan besi tua yang mengganggu keindahan.(Antara)

Liputan6.com, Jakarta - Sejak Gubernur DKI Joko Widodo melakukan ground breaking monorel, hingga kini proyek itu belum juga dikerjakan. Direktur Utama PT Jakarta Monorail John Aryana mengaku business plan proyek itu bukan terhambat seperti yang sebelumnya dikatakan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Yang menghambat, saya tidak tahu. PT JM sudah serahkan, selesaikan dan semuanya sudah. Kalau ada yang kurang, kita lengkapi," kata John saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (29/4/2014).

John mengungkapkan ketika Pemprov DKI meminta sejumlah dokumen pendukung terkait proyek monorel, PT JM telah mencoba melengkapi seluruh 'pekerjaan rumah' dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Namun, lantaran Ahok tak masuk tim khusus yang ditunjuk Jokowi untuk mengurus monorel, penyerahan dokumen tidak ditembuskan kepada Ahok.

Dokumen tersebut hanya ditembuskan kepada tim khusus yang terdiri dari Deputi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sarwo Handayani, pelaksana tugas Sekda DKI Wiryatmoko, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Endang Wijayanti.

"Mereka internal tim khusus yang nanti laporkan ke Pak Gubernur atau Wagub. Pak Wagub nggak kita beri tembusan karena nggak masuk," jelas John.

Ahok sebelumnya menilai pengerjaan proyek monorel bertambah rumit berdasarkan semakin banyaknya permintaan dari PT Jakarta Monorail (PT JM) selaku pengembang sekaligus investor Monorel.

"Soal monorel, mesti kita kaji lebih dalam lagi. Itu sangat bergeser-geser. Jakarta Monorail itu pembicaraannya berubah terus," ujar Ahok.

Pasalnya, ketika pembahasan mengenai perencanaan bisnis (Business Plan) monorel yang baru, PT JM mencantumkan jumlah estimasi penumpang yang melebihi kapasitas monorel. Setelah diturunkan jumlahnya, pihak JM lalu meminta pembangunan properti di stasiun-stasiun monorel. Permintaan itu kemudian dikaji Pemprov DKI.

Belum selesai masalah properti, PT JM kembali mengajukan permintaan pembangunan tiang di tengah jalan untuk stasiun monorel, padahal harus menopang 3 lantai bangunan di atasnya. Ahok pun mempertanyakan biaya pembangunan pondasi untuk tiang tersebut.

Jika pondasi tiang saja harus menghabiskan dana besar, maka dapat berimbas pada mahalnya tarif sewa properti di stasiun monorel nantinya. (Yus)

Tag Terkait

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya