Menakertrans: Usut BNP2TKI Jika Terlibat Pemerasan TKI

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengapresiasi inspeksi mendadak (sidak) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap dugaan pemerasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten beberapa hari lalu.

"Bagus-bagus (sidak itu)," kata Muhaimin usai silahturahmi hari raya Idul Fitri di kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2014).

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, aparat penegak hukum tidak perlu takut menindaklanjuti pihak yang diduga memeras TKI. Termasuk pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) jika memang terlibat.

"Harus diusut tuntas kalau ada terlibat," ujar pria yang akrab disapa Cak Imin ini.

Menurut Muhaimin, tindakan ini memang tepat sebagai terapi. Sebaiknya pemulangan TKI dikembalikan melalui jalur biasa tidak melalui BNP2TKI, namun harus bebas pungli. Kecuali TKI yang memerlukan bantuan atau bermasalah.

"Harus ada tindakan terapi terus-menerus di bandara. Hanya bermasalah saja dan yang perlu bantuan yang lewat BNP2TKI, yang tidak perlu bantuan lewat jalur biasa. Nah, jalur biasa itu harus dibersihkan juga dari ancaman pemerasan," ujarnya.

Muhaimin juga memastikan pihaknya akan berkoordinasi dengan KPK dan Polri terkait ancaman pemerasan ini. "Oh ya pasti, pasti," ujar Cak Imin.

KPK melakukan sidak terhadap pelayanan kepulangan TKI di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Jumat 25 Juli malam hingga Sabtu 26 Juli dini hari. Selain KPK, sidak ini melibatkan Polri, Angkasa Pura II, Badan Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sebanyak 18 orang diamankan dalam sidak tersebut, di antaranya seorang anggota TNI dan 2 anggota Polri, serta sejumlah preman yang juga berperan sebagai calo TKI.

KPK bersama Polri akan menindaklanjuti pengamanan terhadap 18 orang tersebut. BNP2TKI disebut-sebut sebagai salah satu instansi pemerintah yang paling bertanggung jawab dan ikut terlibat. Maka itu, KPK akan mendalami permasalahan ini. Bahkan, pendalaman kasus ini juga akan menyasar ke instansi-instansi terkait.

Baca juga:

Terjaring KPK, 3 Anggota TNI/Polri Diproses dan 15 Orang Bebas

Soal Pemerasan TKI, Kepala BNP2TKI Apresiasi Sidak Tim KPK

Kepala BNP2TKI: Jika Anggota Kami Terlibat Pemerasan TKI, Pecat!

(Sss)