Fraksi PAN Minta Pemerintah Evaluasi Kenaikan BBM

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah pihak yang menyesalkan kebijakan pemerintah menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terus mengalir. Salah satunya Anggota Komisi V Fraksi PAN Totok Daryanto. Menurut dia, kebijakan tersebut sama sekali tidak tepat karena diambil pada saat harga minyak dunia sedang mengalami penurunan.

Selain itu menurut Totok, pada saat yang sama, sejumlah negara lain akan nenurunkan harga BBM-nya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tengah mengalami pelambatan dan daya beli cenderung mengalami penurunan.

"Kebijakan ini meniscayakan terjadinya peningkatan inflasi secara tajam dan semakin memperlambat pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadikan tingkat kesejahteraan masyarakat terutama petani, nelayan dan peternak dari kalangan rakyat kecil semakin menurun," kata Totok saat menggelar jumpa pers di ruangan Fraksi PAN, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Totok menilai kebijakan yang terlanjur diambil pemerintah saat ini akan meningkatkan angka kemiskinan. "Terlebih dengan kompensasi yang belum jelas," tambah dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy mengatakan pihaknya akan meminta pemerintah untuk menjelaskan secara rinci terkait dinaikkannya harga BBM bersubsidi.

"Kami akan meminta penjelasan penetapan harga premium menjadi Rp 8.500 per liter. PAN memandang bahwa kebijakan ini berpotensi melanggar UU Nomor 12 tahun 2014 tentang APBN-P 2014 pada saat ini dan akan datang," ucap Tjatur.

Tak hanya itu, Tjatur pun mempertanyakan sejumlah program perlindungan sosial yang kurang jelas perencanaan dan desainnya, yang dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.

"Fraksi PAN akan menggunakan hak konstitusionalnya di parlemen meminta pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan tersebut, dengan menunda kenaikan harga BBM. PAN memberikan solusi untuk mengurangi subsidi BBM dengan lebih dulu menerapkan pajak bea dan cukai pada moda transportasi mewah atau ber-cc tinggi," beber Tjatur.

Lebih jauh dia mengatakan, seharusnya pemerintah terlebih dahulu bekerja nyata meningkatkan kualitas tata kelola migas, mengurangi biaya tinggi baik di sektor hulu dan hilir bukannya meminta rakyat langsung berkorban dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.

"Sejarah akan mencatat bahwa ini adalah satu-satunya kebijakan menaikkan harga BBM disaat harga minyak dunia turun, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang belum berusia 1 bulan. Fraksi PAN menolak negara ini dibawa ke sistem ekonomi neoliberal," tandas Tjatur. (Nan/Riz)