Banjir Kepung Jabodetabek Lagi, Apa Strategi Para Gubernur Baru?

Nasdem: Perppu Pilkada Ditolak Bisa Krisis Tata Negara

Meski kini ditolak Partai Golkar, namun Partai Nasdem yakin, Perppu Pilkada bakal terus didukung fraksi lain di Koalisi Merah Putih (KMP).

oleh Putu Merta Surya Putra Diperbarui 05 Des 2014, 15:49 WIB

Diterbitkan 05 Des 2014, 15:49 WIB

Nasdem: Perppu Pilkada Ditolak Bisa Krisis Tata Negara

Meski kini ditolak Partai Golkar, namun Partai Nasdem yakin, Perppu Pilkada bakal terus didukung fraksi lain di Koalisi Merah Putih (KMP).... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Meski kini ditolak Partai Golkar, namun Partai Nasdem yakin Perppu Pilkada bakal terus didukung fraksi lain di Koalisi Merah Putih (KMP). Ini lantaran, menurut partai pimpinan Surya Paloh itu, bakal terjadi masalah jika Perppu Pilkada ditolak.

"Secara hitungan politik, perppu tidak akan ditolak, usaha untuk menolak perppu bisa berdampak krisis sistem dan krisis tata negara. Kan bisa terjadi kekosongan UU," ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Johny G Plate di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2014).

Johny mengatakan, jika pun perppu yang dilahirkan Presiden SBY itu ditolak, Presiden Jokowi masih bisa membuat perppu kembali. Namun, kata dia, hal itu tak akan baik bagi dinamikan politik. Selain itu, dia juga yakin, ada banyak fraksi yang tergabung dalam KMP tak bakal mengingkari komitmen untuk mendukung perppu ini.

"Saya yakin Demokrat serta yang lainnya berpihak kepada perppu. Demokrat akan ada di KIH, jadi saya buka seluas-luasnya jika memang Demokrat masuk (di KIH)," tutur dia.

Menurut dia, jumlah anggota partai KMP bakal berkurang akibat perbedaan pandangan terhadap perppu ini.

"Kita memang tidak sedang menilai pecahnya KMP, tapi yang jadi pertanyaan berapa KMP sekarang yang mencoba menolak perppu. Perkiraan saya bisa berkurang (yang menolak), terkait perppu ya, bahkan bisa menjadi tiga partai saja (yang hanya menolak)," tutur dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem Rio Capella yakin keputusan soal Perppu Pilkada nantinya bakal dilakukan secara voting.

"Kalau terjadi penolakan, itu kan voting. Lihat saja, PPP pasti setuju, kalau Demokat kan jelas ada kesepakatan tertulis juga pasti dukung, sedangkan PAN suaranya cair," papar dia.

Lantas akankah Fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out kembali jika voting benar digelar nanti?

"Perppu ini kan rezimnya SBY. Kemudian SBY lari (kalau Demokrat walk out), tentu dia akan mengkhianati keputusannya sendiri. Saya yakin SBY sebagai Bapak Demokrasi, dia akan setuju (Perppu Pilkada)," pungkas Rio. (Ndy/Mut)