Ahok: Saya Ingin Pecat PNS DKI Malas

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kinerja Pemprov DKI Jakarta saat ini tidak sebanding dengan jumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang mencapai 72 ribu orang. Pria yang karib disapa Ahok tersebut menilai, dengan jumlah sebesar itu, PNS di DKI Jakarta terlalu gemuk dan akan sulit bekerja dengan maksimal.

Melihat kondisi tersebut, Ahok kemudian membandingkan jumlah PNS DKI Jakarta dengan kota lain di Asia Tenggara. Seperti Kota Manila di Filipina yang PNS-nya hanya berjumlah sebanyak 17 ribu orang namun dapat bekerja dengan efektif dan lebih maju birokrasinya dibanding dengan Jakarta.

"Di DKI itu, jumlah PNS ada sekitar 72 ribu pegawai. Pegawai honorer sekitar 100 ribu orang lebih. Bandingkan dengan Kota Manila yang hanya 17 ribu pegawai saja," ujar Ahok di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/1/2014).

Ahok mengatakan, selama ini dirinya kerap menemui para PNS yang tidak produktif dan malas bekerja. Karena hal tersebut, Ahok mengaku kesal dan marah.

Padahal, kata Ahok, dia tak punya waktu menghadapi para PNS malas dan tidak bisa mengikuti irama kerjanya yang serba cepat.

'Gendeng'

Banyaknya PNS malas dan mempunyai kinerja kurang baik itu, menurut Ahok, menjadi salah satu alasan mengapa dirinya melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ahok bahkan stres menghadapi jajarannya yang kerap malas bekerja itu. Meskipun dia tak memungkiri masih banyak PNS yang mempunyai kinerja baik.

"Gimana nggak 'gendeng' saya. Makanya saya ingin pecat-pecati PNS yang malas saja. Ini mah ngulur waktu, saya pecat saja. Masih banyak yang bagus kok, PNS dan honorer di DKI banyak yang pintar," cetus Ahok.

Banyaknya PNS malas tersebut, sambung dia, terbukti dari masih belum optimalnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di kelurahan dan kecamatan. Khususnya, pelayanan administrasi kependudukan di kelurahan yang dinilainya kurang memuaskan.

"Pelayanan terpadu itu harusnya efektif. Hanya sektoralnya kurang ajar. Kalau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah bagus pelayanannya. Sekarang yang jadi masalahnya, sektoral tak ingin membagi tugas kerja," ujar dia.

Karena itu, tutur dia, dalam waktu dekat akan sering melakukan sidak ke kantor-kantor PTSP di tingkatan Kelurahan hingga Kota. Dia mengaku tak segan-segan untuk mencopot PNS yang malas-malasan dan memberi pelayanan yang buruk kepada masyarakat.

"Minggu depan akan saya cek, begitu nggak mau bagi tugas kerja, saya kasih tindakan tegas. Seharusnya model kerja seperti bank. Semua loket bisa melayani. Nggak karena bukan bidangnya, lalu dilempar ke orang lain," tandas Ahok. (Mut/Ndy)