Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung keputusan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang berniat memutus kerja sama Pemprov DKI dengan PT Jakarta Monorail (JM) dalam membangun monorel. Hal itu ia utarakan setelah ditemui Ahok untuk mengkonsultasikan langkah tersebut.
"Kalau dalam kalkulasinya tidak masuk, gimana? Dipaksakan dengan cara apa? Nggak boleh dong," ucap Jokowi usai memeriksa gigi di pusat layanan kesehatan (Pusyankes) di Balaikota Jakarta, Jumat (9/1/2015) malam.
Karena setiap proyek, apalagi terkait transportasi massal, harus didahului dengan perhitungan yang matang. Sebab hal itu menyangkut kepentingan umum dalam jangka panjang. Jika sejak awal tidak sesuai, maka akan merugikan warga yang nantinya menggunakan monorel.
Sementara, PT JM selama ini dinilai belum menunjukkan kinerja yang berarti. Terbukti dengan proyek monorel yang perencanaan pembangunan dan bisnis-nya berulangkali diperbarui, namun belum ada perkembangan dalam pembangunan fisik. Lagipula meski PT JM yang menangani proyek tersebut sejak awal, menurut Jokowi, tidak berarti perusahaan tersebut saja yang bisa jadi investor monorel.
"Semua pakai kalkulasi. Itung-itungannya mana? Kalkulasinya harus fisible. Perhitungannya harus masuk, kalau tidak, ya jangan dipaksakan. Itu saja. Dari dulu kan kita tidak menunjuk orang per orang," tegas dia.
Mantan Walikota Solo itu mengaku, baik Monorel ataupun MRT memang merupakan jenis transportasi yang dibutuhkan di Ibukota. "Karena di sini ada 10 juta jiwa dengan kanan kiri 28 juta jiwa. Ya angkutan massal seperti itu yang diperlukan," ucap Jokowi.
Sebelumnya, Ahok mengaku melaporkan sekaligus meminta saran tentang masalah monorel kepada Presiden Jokowi saat menghadiri rapat terbatas Konferensi Asia Afrika di Istana Merdeka pagi tadi. "Saya udah lapor presiden tadi," ungkap Ahok.
Menurut dia, Presiden Jokowi mengatakan berdasarkan saran dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pembangunan Depo Monorel tidak mungkin dilakukan di atas Waduk Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan seperti yang dirancang PT Jakarta Monorail (JM). Selain itu, rencana membangun Depo Monorel di kawasan Tanah Abang juga tak disetujui Pemprov DKI karena memakai pondasi satu ruas jalan.
"Saya nggak setuju kalau seperti itu. Berarti Jakarta Monorel mesti kita tolak dong. Saya laporkan tadi ke Presiden. Ya pasti kita tolak kan, Anda harus mencari depo baru. Kalau Depo baru di luar jalur, harus tender (investor baru). Anda (PT JM) nggak punya hak lagi. Itu aja yang kita jawab," tandas Ahok. (Riz)
Jokowi Dukung Ahok Putus Kerjasama dengan PT Jakarta Monorail
Menurut Jokowi, proyek transportasi massal harus didahului dengan perhitungan yang matang, sehingga tak merugikan masyarakat.
diperbarui 10 Jan 2015, 01:39 WIBDiterbitkan 10 Jan 2015, 01:39 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Pilihan Menu Diet Pengganti Nasi yang Mudah dan Kaya Nutrisi
Berkat Pemberdayaan BRI, Pengusaha Lokal Hadirkan Inovasi Kacang Nepo sebagai Camilan Khas yang Diminati
15 Tips Memerahkan Bibir Secara Alami dan Efektif
Bursa Asia Pasifik Awali Pekan dengan Optimisme, Australia Cetak Rekor Tertinggi
Prabowo Subianto Siap Mencoblos di Pilkada Jabar, Pemkab Bogor Siapkan Fasilitas Lengkap
Tips Agar Tidak Ngantuk: Panduan Lengkap Mengatasi Kantuk Saat Beraktifitas
Cara Pindah Alamat KTP Online dan Offline, Coba Tips Praktisnya
Unsur Terpenting dari Sosialisasi Adalah: Memahami Proses Pembentukan Kepribadian Sosial
Tips Agar Tidur Cepat: Panduan Lengkap Mengatasi Insomnia
Kenaikan Upah Minimum Bakal Dibagi 2 Kategori, Seperti Apa?
Mengenal RM Rahang Tuna Chit Chat, Kuliner Unik di Kota Manado
Real Madrid Cukur Leganes, Carlo Ancelotti Bikin Keputusan Berani Soal Mbappe dan Vinicius