Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah membentuk Tim 9 untuk menyelesaikan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri, meski pun sudah ada Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun langkah Jokowi tesebut dinilai wajar.
Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, langkah Jokowi wajar dengan membentuk Tim 9 untuk membantu memberikan masukan, terkait polemik antara KPK-Polri.
"Saya kira wajar ketika mencalonkan calon Kapolri Pak Jokowi harus minta masukan banyak pihak, termasuk partai politik pendukungnya. Rekomendasi tim 9 wajar saja. Tim 9 sebagian pendukung KPK dan mereka yang menyuarakan tidak menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri," kata Hendrawan, Jakarta, Kamis (30/1/2015).
Tim 9 sebelumnya merekomendasikan kepada Presiden Jokowi agar tidak melantik Komjen Pol Budi Gunawan menjadi Kapolri. Namun, pembentukan Tim 9 mendapat kritikan dari beberapa pihak, termasuk Hendrawan, karena dianggap tidak memiliki dasar hukum.
"Sekarang tarik-menarik apakah Presiden menjalankan undang-undang selurusnya atas rekomendasi resmi lembaga negara (DPR), atau lembaga yang bersifat ad hoc tanpa dasar hukum (Tim 9)," ujar Hendrawan.
Hendrawan mengaku, PDIP menyarankan agar Jokowi tetap melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri, karena partai mengetahui jam terbang Jokowi dalam dunia politik. Saran maupun masukan dari PDIP terhadap Jokowi karena mantan Gubernur DKI itu dianggap belum memahami secara keseluruhan dinamika politik nasional.
"Tentu PDIP beri masukan, wajar saya kira beri masukan. Kan jam terbang politik Pak Jokowi jaringan relasinya (perlu diberi masukan) dalam bidang politik, kan orbit dari Solo ke DKI. Jadi (Jokowi) tidak sepenuhnya memahami (dinamika politik nasional). Budi Gunawan track recordnya panjang, Kepala Lemdikol, itu kan kawasan jadi modal intelektualitas di kepolisan," papar dia.
Hendrawan menegaskan, Jokowi harus berfikir matang dalam menentukan sikap Budi Gunawan. Karena jika tidak menjadi Kapolri, maka akan berhadapan dengan DPR. "Sekarang apakah presiden menjalankan undang-undang selurus-lurusnya atau tidak dengan segala risiko, dalam hal ini DPR. Ada 560 anggota spektrum partai atau membiasakan diri membentuk tim," tandas Hendrawan. (Rmn)
Fraksi PDIP: Semoga Jokowi Tak Salah Ambil Keputusan Soal Kapolri
Anggota DPR Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, langkah Presiden Jokowi wajar dengan membentuk Tim 9.
diperbarui 30 Jan 2015, 06:50 WIBDiterbitkan 30 Jan 2015, 06:50 WIB
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Selasa 5 November 2024
Bila Terpilih Jadi Gubernur Jakarta, Pramono Tegaskan KJP Tetap Akan Berjalan
Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional, Pentingnya Menjaga Keanekragaman Hayati
Pembobol Minimarket Tak Berkutik Saat Diringkus Sedang Mandi di Rumahnya
Buya Yahya Kisahkan Orang Jarang Ibadah tapi Matinya Husnul Khatimah, Ini Peringatannya
Angkringan di Solo Ini Jadi Tempat Favorit Prabowo Menjamu Jokowi hingga Gibran
NASA Pecahkan Rekor Baru Komunikasi Laser Melintasi Alam Semesta
Meraih Ridha Allah SWT Bahkan Jadi Wali Itu Gampang, Bisa dari Hal Sederhana Harian Ini Kata Gus Baha
7 Pembelian Terburuk Sepanjang Masa Manchester United, Termasuk Rekor Transfer Termahal
Ide Aktivitas Seru Saat Berkunjung ke Pantai Losari Makassar
Geger Pegawai Komdigi Jadi Beking Ribuan Situs Judi Online, Pengawasan Internal Lemah?
Tips Menjaga Kerenyahan Jamur Tiram Krispi Tanpa Lembek, Cocok untuk Jualan