Ahok: Mau Dapat Bonus Tinggi, PNS Dilarang Malas

Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menerangkan pemberian tunjangan kinerja daerah atau TKD yang tinggi untuk PNS DKI, tidak akan didapatkan oleh PNS yang malas bekerja. TKD tersebut bisa didapatkan bila PNS memenuhi target.

"Makanya kita buat TKD dinamis beberapa banyak dia tilang pelanggaran, bisa dapat TKD dinamis itu, termasuk yang Dishub," kata Ahok, di Balaikota Jakarta, Jumat (20/2/2015).

Ahok menuturkan, PNS saat ini terlalu dimanjakan. Gaji dan TKD diberikan cuma-cuma, tanpa harus memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, ia mengubah sistem yang lama tersebut karena tidak efektif.

"Kalau sekarang dia keenakan, dapat gaji dan TKD cuma duduk-duduk, nantinya nggak bisa gitu lagi. Kalau mau TKD, harus tangkap beberapa orang. Jadi hitung poinnya," tegas Ahok.

Ahok sebelumnya mengungkapkan akan memberikan penaikan tunjangan kinerja kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta sekira Rp 13 juta-Rp 70 juta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) meminta PNS Pusat agar tidak risau kenaikan TKD yang tinggi tersebut.

Kepala Humas Kemenpan RB, Herman Suryatman menjelaskan menuntut standar atau kinerja tinggi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta jika ingin mengantongi tunjangan kinerja fantastis, sehingga pendapatan yang diperoleh sangat signifikan.

Langkah menaikkan tunjangan kinerja, katanya, didasarkan pada capaian kinerja seorang PNS. Apabila memenuhi target dan standar yang telah ditetapkan, barulah PNS mendapatkan hak penaikan tunjangan kinerja.

Herman mencontohkan, Sekretaris Daerah (Sekda) misalnya harus bisa memenuhi standar yang ditetapkan 4.900 poin per bulan. Jika berhasil mencapai, maka tunjangan kinerja Sekretaris Daerah bisa sebesar Rp 40 juta. (Tya/Mut)