Kantor Pemenang Tender UPS Rp 5,8 M Bertempat di Rumah Kontrakan

Liputan6.com, Jakarta - PT Debitindo Jaya menjadi satu perusahaan pemenang tender pengadaan uninterruptible power supply (UPS) untuk sejumlah sekolah di DKI Jakarta. Namun ternyata, perusahaan ini hanya menempati sebuah rumah kontrakan untuk dijadikan kantornya.

Perusahaan yang memenangkan tender senilai Rp 5,8 miliar tersebut, menumpang di rumah tinggal milik keluarga Marbun di Jalan Haji Ten 1 Nomor 1 RT 02 RW 01, Rawamangun, Jakarta Timur.

"Itu rumahnya Pak Marbun. Dia sudah meninggal yang ada istrinya. Nah kalau perusahaan itu (PT Debitindo) cuma ngontrak," ujar salah seorang warga bernama Napitupulu saat berbincang dengan Liputan6.com, Minggu (1/3/2015).

Menurut Napitupulu, tak hanya PT Debitindo yang mengontrak di rumah keluarga Marbun yang tampak dari luar memiliki halaman cukup luas tersebut. Ada perusahaan lain yang turut menyewa rumah itu.

"Ada banyak perusahaan. Kalau hari biasa ramai di sini. Banyak yang mondar-mandir," terang dia.

"Kalau Hari Minggu begini ya kantornya tutup. Bu Marbun juga sepertinya lagi pergi. Kalau ada di rumah, dia biasanya keluar kalau dipanggil," sambung dia seraya menunjukkan gembok besar yang mengunci pintu gerbang rumah itu.

Pantauan Liputan6.com, aktivitas penghuni maupun penyewa kontrakan sama sekali tidak tampak saat itu. Dari luar pagar rumah berlantai 2 itu juga tampak sebuah papan nama perusahaan pemenang tender pengadaan perangkat UPS atau pasokan daya bebas gangguan pada APBD 2014 yang konon menghabiskan dana sebanyak Rp 330 miliar.

Papan nama itu pun hanya berukuran sekitar 60x40 sentimeter persegi dan dipasang di atas pintu kontrakan. Dengan tulisan berwarna hijau, dalam papan nama itu tercantum bidang yang dikerjakan perusahaan tersebut seperti General contractor, supplier, iklan, percetakan, komputer, dan jasa boga.

"Kayaknya tidak mungkin kalau perusahaan di sini dapat tender sampai miliaran rupiah. Saya juga kaget setelah banyak orang datang. Katanya perusahaannya yang ada kasus sama Ahok ya," kata seorang warga setempat.

Sejak perkara ini mencuat, rumah ini kerap didatangi pihak-pihak yang tidak dikenal. "Sudah banyak yang datang dari kemarin. Sudah ratusan orang, silakan balik lagi saja besok. Siapa tahu yang punya perusahaa mau jelasin," tambah warga tadi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah melaporkan dugaan adanya permainan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kisruh yang belakangan disebut sebagai Anggaran Siluman ini bahkan menurut Ahok merugikan negara hingga Rp 12,1 triliun yang dimasukkan ke dalam draf APBD DKI 2015 usai disahkan DPRD DKI dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2015.

Dalam pembahasan APBD di tingkat komisi sebelum rapat paripurna itu, Ahok menyebut salah satu wakil ketua komisi di DPRD memotong 10 hingga 15 persen anggaran yang telah disusun oleh Pemerintah Provinsi DKI, kemudian menggantinya dengan anggaran pembelian perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) untuk seluruh kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.

Setelah dicek, ternyata tak satupun camat atau lurah di sana yang merasa pernah mengajukan penganggaran pembelian UPS yang nilainya bila dibagi rata dengan jumlah kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat mencapai Rp 4,2 miliar per 1 unit UPS. (Ali)