Rincian Dugaan Anggaran 'Siluman' APBD DKI

Liputan6.com, Jakarta - Meski telah dimediasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), kisruh APBD 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan DPRD DKI Jakarta belum juga selesai. Indonesia Corruption Watch (ICW) pun meminta agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), turun tangan untuk mengetahui dugaan anggaran 'siluman' dalam pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) atau catudaya listrik.

"BPK sekarang harus bergerak melakukan audit secara kompeherensif terhadap APBD sebagaimana dengan fungsinya, yaitu melakukan pemeriksaan terkait dugaan transaksi mencurigaan," ujar Koordinator Divisi Monitoring dan Pelayanan Publik ICW Firdaus Ilyas di kantornya, Jakarta, Senin (9/3/2015).

Ilyas menjelaskan, sebanyak 48 ‎mata anggaran kegiatan 'siluman' dalam APBD DKI di Dinas dan Sudin Pendidikan diduga bermasalah. Puluhan kegiatan yang diduga bermasalah itu terdapat dalam program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan DKI Jakarta tahun anggaran (TA) 2014.

"Pada TA 2014 terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,068 triliun dengan nilai realisasi sebesar Rp 1,194 triliun," kata dia.

Berdasarkan hasil temuan ICW, kata Ilyas, program Pemprov DKI yang diduga bermasalah itu terjadi dalam sejumlah proyek pengadaan‎ barang. Di antaranya proyek pengadaan UPS untuk sekolah menengah di Jakarta.

Kemudian, lanjut Ilyas, pengadaan alat scanner dan printer 3D, pengadaan Colaboration Active Classroom (CAC), pengadaan alat digital education classroom. "Dari realisasi kegiatan yang diduga bermasalah (siluman) terdiri dari 454 paket kegiatan," imbuh dia.

‎Ilyas menjelaskan, berdasarkan laporan realisasi pengadaan UPS selama TA 2014 di Dinas dan Sudin Pendidikan DKI Jakarta sebanyak 51 paket. Pengadaan itu di antaranya di SMP dan SMA sebanyak 49 paket dengan anggaran Rp 6 miliar/paket. Kemudian di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 paket dengan anggaran Rp 6 miliar/paket, serta di RSUD Cengkareng 1 paket senilai Rp 1,37 miliar.

"Dari 50 paket realisasi proyek pengadaan UPS, ternyata dimenangkan‎ oleh 39 perusahaan yang berdeba. Dari perusahaan pemenang tender itu ada yang memenangkan lebih dari 1 paket," jelas dia.

Menurut Ilyas, dari penelusuran lebih lanjut ternyata 39 perusahaan itu juga telah mendapatkan atau memenangkan pengadaan barang dan jasa di lingkungan‎ Pemprov DKI selama periode 2012-2014.

39 Perusahaan tersebut di antaranya, CV Anugerah Indah Mahakarya yang memenangkan 14 proyek dengan nilai anggaran Rp 49,4 miliar, PT Debindo Jaya memenangkan 16 proyek dengan nilai anggaran Rp 73,7 miliar dan PT Dinamika Airufindo Persada memenangkan 17 proyek dengan nilai Rp74,6 miliar.

"Total jumlah proyek yang mereka menangkan sebanyak 197 paket, dengan total nilai anggaran sebesar Rp 875,871 miliar," pungkas Ilyas. (Rmn/Mut)