BIN Akan Rekrut Seribu Anggota TNI dan Sipil

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso memantapkan rencananya merekrut seribu anggota BIN baru di tingkat kota/kabupaten. Jika 1 anggota intelijen merangkap pengawasan 3 kota/kabupaten kinerjanya tak maksimal.

"Harus jadi (perekrutan 1.000 anggota BIN). Karena setiap kabupaten/kota itu di-cover 1 orang. Untuk 3 kabupaten sangat mustahil bisa (maksimal pengawasannya)," ujar Sutiyoso di kediamannya, Jalan Kalimanggis, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Jumat 17 Juli 2015.

Sutiyoso mengatakan, ada 2 kemungkinan sumber daya manusia (SDM) yang akan direkrut BIN. Yaitu dari korps TNI atau warga sipil. "Maka akan kita rekrut mungkin dari TNI dan dari umum," pungkas Sutiyoso.

Pada awal kepemimpinannya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Letjen Purn Sutiyoso yang telah menjalani fit and proper test dan disetujui DPR sebagai calon tunggal Kepala BIN, akan melakukan rekrutmen besar-besaran di lingkungan BIN.

"‎1 Tahun ini kita harus merekrut seribu orang, terutama untuk menghadapi pemilu serentak ini. Kondisi itu harus bisa kita pantau sedini mungkin‎," ujar Sutiyoso usai menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis 2 Juli 2015.

Pria yang kerap disapa Bang Yos ini mengatakan, jumlah sumber daya manusia (SDM) di BIN saat ini jauh dari cukup. Jumlah personel yang bertugas di BIN yaitu 1.975 orang, yang terdiri dari berbagai bidang keilmuan.

Sedangkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan tugas yang harus diemban, kata Sutiyoso, BIN membutuhkan setidaknya 5 ribu orang dari berbagai bidang keahlian.

"Saat ini kurang, sekarang saja, 1 anggota BIN ditugaskan untuk meng-counter 3 kabupaten. (Rekrutmen baru) untuk menutupi ini," ucap dia.

Namun, kata Sutiyoso, untuk merekrut ribuan orang masuk BIN, negara tentunya harus mengeluarkan anggaran lebih besar untuk BIN. Untuk masalah anggaran, akan dibicarakan lebih lanjut oleh Presiden dan kementerian terkait.

"Ya pasti harus mengikuti itu (anggaran), kita tambah personel dan kita beli alat super canggih ya tentu kaitannya dengan anggaran. Kalau itu sudah perintah presiden kita cari jalan keluarnya. Bisa saja itu bertahap sesuai keuangan negara," ‎tandas Sutiyoso. (Rmn/Mar)