Komisi IV DPR: Pemerintah Harus Benahi Tata Niaga Daging Sapi

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron meminta Kementrian Pertanian (Kementan) dan Kementrian Perdagangan (Kemendag) sebagai perwakilan pemerintah membenahi manajemen stok, distribusi, dan tata niaga daging sapi yang belakangan ini langka di pasaran.

"Kecermatan pemerintah dalam menghitung, merencanakan dan mengontrol stok nasional akan mengurangi risiko terhadap pergerakan harga yang tidak wajar," ujar Herman, Selasa (11/8/2015).

Menurut politisi Partai Demokrat itu, pemerintah harus memiliki stok cukup untuk bisa menekan harga. Hal ini bertujuan untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar.

Selain itu, kedua kementerian tersebut harus memiliki pola, sarana, dan prasarana distribusi yang memadai, efektif dan efisien.

"Sarana Transportasi untuk sapi haruslah berbeda dengan sarana transportasi lainnya. Jadi, jika sentra pengembangan sapi di Bali, NTB, NTT, dan Papua, maka ada jaminan harga kompetitif sampai ke Pulau Jawa," tandas Herman. (Ron/Sun)