Fahri Hamzah Tak Tahu Anggaran 7 Proyek DPR Capai Rp 1,6 T

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR Fahri Hamzah selaku penggagas ide proyek pembangunan 7 megaproyek di DPR menyatakan, tidak mengetahui jumlah perencanaan anggaran pembangunan di kompleks parlemen tersebut. Padahal, Kesetjenan DPR menyatakan, anggaran pembangunan tersebut mencapai Rp 1,6 triliun berdasarkan usulan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Saya enggak tahu, terus terang saya enggak tahu. Itu merupakan domain Setjen sebagai penguasa penggunaan anggaran," kata Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Wakil Ketua DPR ini menyebut, pihaknya hanya bisa mengusulkan pembangunan 7 proyek tersebut. Terkait anggaran yang ditaksir mencapai Rp 1,6 triliun, hal itu di luar kuasa anggota dewan.

Fahri mengatakan, ide pembangunan proyek tersebut lantaran kapasitas gedung DPR tidak lagi muat, apalagi staf ahli para anggota dewan berjumlah 7 orang sehingga diperlukan perubahan.

"Masak tidak punya perubahan set up, dari DPR zaman otoriter sampai DPR zaman demokrasi masak tidak ada perubahan set up, dari DPR yang tidak punya ruang bagi publik menjadi DPR yang punya ruang bagi publik dalam demokrasi masak kita tidak punya set up, dari yang tidak punya aspiratif selama ini menjadi DPR yang punya aspiratif masak tidak ada perubahan," papar dia.

Politisi PKS ini juga menyebutkan, pembangunan 7 proyek di kompleks parlemen, tidak ubahnya dengan pembangunan gedung lembaga negara lainnya seperti BPK, KPK, dan MK.

"Kenapa kali ini ada yang alergi gitu ya ini jangan-jangan ada yang mencurigakan juga apa namanya ada keinginan kuat orang-kuat tertentu supaya pengawasan DPR tidak efektif dan tidak kuat," tandas Fahri.

Pembangunan 7 proyek parlemen yang direncanakan akan dibangun DPR adalah alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, ruang pusat kajian legislasi, ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR Djaka Dwi Wiratno mengatakan, ‎7 proyek pembangunan kompleks parlemen yang direncanakan DPR akan menghabiskan dana Rp 1,6 triliun. Angka tersebut muncul atas perhitungan Kementerian Pekerjaan Umum.

"Ketika kita merancang sesutu kegiatan, karena ini menyangkut dan yang tahu ahlinya itu dari Kementerian PU, jadi angka itu dari kementerian PU 1,6 triliun," kata Djaka.

Djaka menjelaskan, 7 proyek yang rencananya akan dibangun itu yakni museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Untuk angka yang terbilang fantastis tersebut, Djaka berujar, hal itu nanti dibahas bersama pemerintah.‎ "Angka dari PU itu yang akan dibahas oleh DPR bersama pemerintah," jelas Djaka.

Djaka beralasan, pembangunan kompleks parlemen yang modern ini sangat diperlukan, karena gedung yang ada saat ini sudah tidak lagi memadai. Apalagi, jumlah tenaga ahli bertambah tiap tahun namun fasilitas tidak mengalami peningkatan.

"Saat ini kan seperti Gedung Nusantara I itu kan over kapasitas, dan juga harus ada penataan agar lebih nyaman dan aman," tandas Djaka.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Roem Kono sebelumnya menjelaskan, anggaran pembangunan 7 proyek tidak akan langsung dimasukkan dalam 1 tahun APBN. Proyek ini direncanakan bertahap dengan anggaran tahun jamak atau multi years hingga 2019.

Bila APBN 2016 hanya mampu menyediakan Rp 100 miliar, lanjut dia, maka DPR akan menggunakan uang sebesar Rp 100 miliar itu dulu. Baru lah pada tahun depannya, proyek dilanjutkan sesuai dengan anggaran yang diberikan pemerintah. (Mvi/Yus)