Fadli Zon Tegaskan Pembangunan Gedung Baru DPR Bukan Cari Proyek

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyatakan, anggaran pembangunan 7 proyek di kompleks parlemen belum masuk APBN 2016. Tahapan mengenai pembangunan itu masih pada usulan pembangunan.

"Anggaran belum masuk APBN, baru akan dibicarakan. Kita sudah sepakat, kita membutuhkan penambahan fasilitias satu kawasan legislatif," ujar Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Menurut dia, penambahan gedung di kompleks parlemen merupakan hal yang wajar. Fadli mencontohkan beberapa lembaga-lembaga lain yang juga pernah menambah gedung yaitu, KPK, BPK, MA, dan MK.

"Karena mereka (beberapa lembaga) membutuhkan fasilitas yang menunjang kinerja. Lihat saja di gedung Nusantara I, apakah dengan kondisi seperti itu bisa bekerja apa tidak rekan-rekan anggota DPR? Karena sekarang ini berbeda dengan periode lalu, sekarang ini sudah ada penambahan tenaga ahli," jelas Fadli.

"Jadi kita tidak mau menjadikan ini (7 proyek pembangunan) sebagi proyek. Silakan nanti jika diperlukan sebagai dukungan fasilitas, BUMN saja yang bangun. Jadi tidak ada proyek-proyekan, bangun saja fasilitas, kan prosedurnya sudah baku," sambung Fadli.

Ia menegaskan, bahwa tidak ada anggota DPR yang akan terlibat dalam pembuatan gedung baru dan penambahan fasilitas lainnya.

"DPR tidak mungkin terlibat, sebagai kontaktor tidak bisa, sebagai designer tidak bisa. Kita ini pengusul ide. Ini (pembangunan gedung baru) bukan mencari proyek, memang ada kebutuhan kalau kita mau ada suatu parlemen modern, ini tidak ada artinya dengan penggunaan APBN oleh pihak pemerintah," terang Fadli.

Politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan, surat persetujuan untuk pembangunan gedung baru sudah disetujui Presiden Jokowi. Tahapan awal adalah pembangunan alun-alun demokrasi. (Mut)