Jalan Terhalang Pendemo, Pemotor 'Ngamuk' di Depan Gedung DPR

Liputan6.com, Jakarta - Seorang pengendara sepeda motor bebek berpelat nomor B 3441 TF menerobos Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan Gedung DPR/MPR. Padahal, saat itu ribuan guru honorer tumpah ruah di badan jalan sampai ke jalur bus Transjakarta karena sedang berdemonstrasi.

Pemotor paruh baya itu pun menghardik polisi, karena dianggap tidak becus mengendalikan para pendemo.

"Itu suruh minggir dong yang demo. Saya mau lewat. Pak, gimana sih! Masa (pendemo) dibiarin menutup jalan," ujar pria berbadan kurus itu kepada para polisi yang bersiaga di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2015).

Kekesalan pemotor terhadap polisi itu pun menuai kekesalan para guru honorer yang tengah berdemo. Pria itu lalu dikerumuni dan menjadi tontonan para pendemo.

"Pak, lihat dong. Kami sedang memperjuangkan nasib ratusan ribu guru. Jangan mentingin kepentingan bapak saja. Yang lainnya juga maklum, pada putar balik," seru seorang pendemo kepada pemotor itu.

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Harry Sulistiadi akhirnya turun tangan, menenangkan para pendemo yang kesal dengan sikap si pemotor itu. Ia merangkul pemotor tersebut yang sedang cekcok dengan pendemo.

"Bapak bisa kena amuk kalau terus menerobos, itu massa duduk-duduk di jalan, Pak. Percuma bapak marah-marah. Lebih baik putar balik," imbau Harry.

Pria itu akhirnya menuruti imbauan Kapolsek Tanah Abang. Dia memutar sepeda motornya ke arah sebaliknya sambil menggerutu. Sontak, para demonstran menyoraki pemotor itu.

Pantauan Liputan6.com, polisi menutup Jalan Gatot Subroto persisnya di depan Gedung DPR/MPR sekitar pukul 10.00 WIB. Semua kendaraan yang mencoba menerobos kerumunan pendemo diimbau memutar balik ke arah Semanggi.

Lumpuhnya jalanan depan Gedung DPR/MPR berlangsung sekitar 1,5 jam. Pukul 11.30 WIB, para pendemo bergerak ke arah Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB).

Ribuan guru honorer dari seluruh daerah menuntut Pemerintah meningkatkan kuota guru PNS dan mengangkat honorer jadi CPNS. Mereka juga mendesak Pemerintah merevisi kebijakan Uji Kompetensi Guru (UKG), karena dinilai memperkeruh kesejahteraan buruh. Sebab Pemerintah akan meniadakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi guru PNS yang tidak lulus UKG. (Rmn/Sun)