Liputan6.com, Jakarta - Komisi XI DPR menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan Dirjen Anggaran. Pada pertemuan ini, Komisi XI menyoroti lemahnya pendapatan negara di ketiga sektor yang berada di bawah Kementerian Keuangan ini.
Anggota Komisi XI Edison Betaubun mengatakan, beberapa Dirjen yang hadir dalam pertemuan ini harus memahami tentang aturan dan mekanisme tentang Komisi XI dan Badan Anggaran.
"Kementerian Keuangan bermitra dengan Komisi XI, keputusan harus dimulai di Komisi XI baru ditindaklanjuti ke Badan Anggaran, supaya itu dipahami tentang aturan dan mekanismenya," ujar Edison di Gedung DPR, Senayan, Kamis 8 Oktober 2015.
Pada kesempatan itu, Edison meminta kejelasan dari Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan Dirjen Anggaran untuk mengatur bagaimana langkah pemerintah dapat memperkecil selisih antara pajak potensial dengan realisasinya pada 2016.
Edison menjelaskan penerimaan pajak selalu berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, jika terjadi pertumbuhan, maka potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat diproyeksikan meningkat.
"Target peningkatan negara 5,1 persen dibanding dengan penerimaan target perubahan 2015, patut dipertanyakan," ujar dia.
"Mengingat struktur penerimaan masih didominasi oleh sektor cukai sekitar 35 persen, sektor migas PNBP sebesar 30 persen. Padahal sektor tersebut sangat terkait dengan kondisi perkembangan perekonomian domestik maupun dunia," sambung Edison.
Anggota Komisi XI Ahmad Nadjib mengatakan permasalahan pajak tidak lepas dari masalah potensi penerimaan pajak. Jika kemudian potensi pajak sering diragukan dan kemudian target realisasinya tidak tercapai, hal ini akan memperberat APBN.
"Dengan ini kalau kemudian target dan realisasinya tidak tercapai, kita kurangi saja belanjanya," kata Ahmad.
Dia juga menyoroti Dirjen Bea dan Cukai, terutama dari sektor tembakau yang masih menjadi perdebatan oleh beberapa kalangan sebagai sumber penerimaan negara.
"Saya selalu memperjuangkan cukai dari tembakau, tolong pilah produksi rokok yang menggunakan tembakau lokal dan tembakau asing. Jangan digunakan tarif yang sama. Di satu sisi kita bicara isu kesehatan tetapi di sisi yang lain kita berbicara tentang ekonomi masyarakat," tutur Ahmad.
Dia meminta agar Dirjen Bea dan Cukai dapat memberikan tarif yang tinggi terhadap tembakau impor.
"Jangan karena melihat mereknya (rokok) Indonesia tetapi tembakaunya Virginia. Masak mau disamakan dengan tembakau yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera, ini tidak fair," pungkas Ahmad. (Sun/Bob)
Komisi XI DPR Sebut Pendapatan Negara dari 3 Sektor Ini Lemah
Edison meminta kejelasan dari Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, dan Dirjen Anggaran untuk mengatur langkah pemerintah.
diperbarui 09 Okt 2015, 08:50 WIBDiterbitkan 09 Okt 2015, 08:50 WIB
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/10/2015). (Liputan6.com/Johan Tallo)
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Memahami 7 Tipe MBTI Saat Dilanda Depresi, Mana yang Lebih Bijak Mengatasi?
Laju IHSG Fluktuatif pada Awal Sesi Perdagangan, Saham Ini Jadi Pilihan
RK: Tema Debat Perdana Pilgub Jakarta Dibagi 3, Mulai dari SDM hingga Transportasi
100 Ucapan National Boyfriend Day 2024, Romantis dan Penuh Makna
Hasil Mediasi Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid dengan Terlapor soal Hoaks Hamil Duluan
Mengenal 7 Tips Ampuh Keluar dari Generasi Sandwich, Segera Coba
VIDEO: Ribuan Orang Ramaikan Festival Lentera Raksasa di Beijing
Pertumbuhan HP Layar Lipat Samsung Naik 10 Kali Lipat, Kenapa Banyak Orang Beralih?
Cara Mudah Khatam 30 Juz Al-Qur'an Sebulan Sekali, Saran dari Syekh Ali Jaber
UMP 2025 Bakal Naik? Ini Bocorannya
Doa Qunut Subuh Arab dan Latin, Lengkap dengan Terjemahan dan Manfaatnya
Desain Makin Mudah dengan Template Canva yang Terinspirasi Budaya Indonesia