Ahok Curiga Buang Sampah di Bantar Gebang Ada 'Uang Jago'

Liputan6.com, Jakarta - Permasalahan sampah antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi kembali mengemuka. Kini DPRD Kota Bekasi meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelaskan berbagai pelanggaran yang dilakukan PT Godang Tua, sebagai pihak swasta yang dipercaya mengelolaan sampah di Bantar Gebang.

Ahok menilai, sejak lama sistem pengelolaan sampah di Bantar Gebang tidak beres. Pemprov DKI Jakarta tetap harus membayar, meski membuang sampah di tanah milik DKI Jakarta. Parahnya lagi, pembayaran tidak dilakukan langsung ke Pemkot Bekasi, tapi melalui PT Godang Tua.

"Kenapa mesti lewat ke swasta, Godang Tua dengan ini mesti lakukan macam-macam, lalu kasih CSR-nya yang menentukan siapa? Swasta ini. Ini pernah diaudit enggak? Lama-lama ini saya bisa, tanda kutip, bayar uang jago," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Kecurigaan Ahok muncul karena peristiwa serupa sudah pernah terjadi sebelumnya. Ketika perusahaan diberi surat peringatan, langsung mengancam akan menutup Bantar Gebang dan Pemprov DKI tidak boleh membuang sampah di lokasi itu.

"Saya juga jadi curiga sama anggota oknum di DPRD, apa, siapa ini? Saya enggak tahu, mulai curiga lagi kenapa? Saya sudah kirim surat peringatan pertama kepada Godang Tua bahwa Anda wanprestasi. Nah, kita butuh 105 hari lagi untuk terus peringatan 2 dan 3, begitu dilayangkan peringatan pertama, mulai ngancam saya enggak boleh buang sampah lagi," tegas dia.

Terlepas dari masalah itu, Ahok masih heran dengan perjanjian yang selama ini terjalin, antara pemprov DKI Jakarta dengan PT Godang Tua. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak zaman kepemimpinan Sutiyoso dan kontrak itu baru habis 2023.

"Dari zaman Bang Yos loh, jenderal bintang 3 ini kita kirim sampah. Itu tanah siapa? Tanah DKI loh, peruntukan untuk DKI loh. Pertanyaan saya dari dulu, kenapa buang sampah ke Bekasi? tidak kasih tip and fee, langsung ke Bekasi dong, masuk ke APBD," tutup Ahok. (Rmn/Mut)