Mahyudin MPR: Dana Pemda Jadi Faktor Lambatnya Pemadaman Asap

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR Mahyudin mengatakan, persoalan lambannya pemadaman bencana asap di beberapa Sumatera dan Kalimantan salah satunya disebabkan karena kurangnya dana pemerintah daerah untuk pemadaman kebakaran hutan dan lahan.

"APBD lebih banyak dialokasikan untuk membangun, jadi lupa untuk saving, sehingga mereka tak punya bujet darurat. Faktanya, saat saya turun ke lapangan, ada di pinggir jalan terbakar, tapi pemadam tak datang-datang," ujar Mahyudin di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (28/10/2015).

Saat ditanya apakah ke depan perlu adanya penambahan atau perubahan pada APBD, menurut politikus Golkar ini hal itu tidak perlu dilakukan.

"Saya kira normal saja. Tidak lantas disiapkan. Kalau memang dananya ada di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), maka BNPB yang harusnya ditambah banyak anggaranya. Tapi berbasis kewilayahan," tegas dia.

Selain itu, menurut Mahyudin, dalam pendanaan, kementerian harus fleksibel terhadap anggaran di instansinya, terlebih untuk membantu pemerintah daerah.

Namun, lanjut politikus Golkar ini, fleksibel anggaran itu menjadi sulit direalisasikan, karena banyak pemerintah daerah maupun di tingkat kementerian, takut akan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Banyak yang takut nantinya dijaring KPK. Akhirnya semuanya menjadi lambat, baik itu penyerapan atau fleksibelitas anggaran. Ini perlu disinkronkan oleh pemerintah," ungkap Mahyudin.

Meski demikian, Mahyudin pun mengingatkan agar tak perlu takut untuk melenturkan anggaran, selama masih dalam aturan dan bertanggung jawab.

"Memang kementerian harus fleksibel, asal benar-benar (menggunakan anggaran itu). Misalnya, bagi masker 5 juta buah bilangnya 3 juta. Itu yang bahaya. Karenanya perlu sikap yang bertanggung jawab," pungkas Mahyudin. (Dms/Ans)