Gerindra Tak Setuju RAPBN 2016, Banggar Lanjutkan Pembahasan

Liputan6.com, Jakarta - Fraksi Partai Gerindra menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 yang nilainya Rp 2.085 triliun. Penolakan itu dikemukakan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Ketua Banggar DPR Ahmad Noor Supit menyatakan, pihaknya tetap melanjutkan rapat pembahasan RAPBN 2016 tersebut, meskipun Fraksi Gerindra telah menolak.‎ Salah satu penolakan Fraksi Gerindra adalah soal penyertaan modal negara (PMN).

"Dia (Gerindra) tidak setuju hasil Panja, di dalamnya ada PMN. En‎ggak ada masalah kita lanjut saja. Kita lihat di raker (rapat kerja) kalau enggak setuju ya di paripurna," kata Supit di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Politikus Partai Golkar ini mengaku, hingga kini rapat Banggar masih berjalan. Penolakan dari Gerindra sejauh ini terkait PMN.

"Iya baru itu. Nanti disebutkan dalam mini fraksi‎," ujar Supit.

Alasan Gerindra

Anggota Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mengatakan, fraksi-fraksi di DPR telah membuat catatan soal pembahasan RAPBN 2016. Salah satunya, soal PMN yang tak jelas dengan alokasi yang cukup besar, yakni sekitar Rp 39 triliun.

"Pada prinsipnya banyak yang bikin catatan. Pertama pembahasannya. Kedua keterbukaan secara transparan. Misalnya PMN," kata Desmond.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menegaskan, Fraksi Gerindra dengan tegas menolak PMN disahkan dalam RAPBN 2016. PMN itu dinilainya sama sekali tak ada urgensinya.

"Nah, kondisi sekarang apakah itu urgent. Makanya Gerindra menolak. Kalau menerima dengan catatan kan juga percuma. Pilihannya hanya menolak. Kalau menerima dengan catatan dipenuhi enggak sama pemerintah," tegas dia.

Untuk itu, dia menyarankan lebih baik PMN dialihkan untuk penanggulangan bencana. Apalagi, bencana seperti kebakaran hutan, asap, dan banjir masih menjadi masalah nasional.

"Modal PMN kita alihkan untuk penanggulangan asap, banjir, bencana alam dan lain-lain. Ini uang ini untuk itu (bencana) agar tahun ini musim hujan tertangani. Ini persiapan bencana, lebih urgent ke sana daripada PMN. Presiden sebelumnya, PMN adalah penyumbang. Ini masa tiap tahun nambah modal terus, kan aneh," papar dia.

Sementara itu, lanjut dia, saran beberapa fraksi agar dana PMN lebih baik dialokasikan untuk dana desa, hal tersebut juga salah satu yang menjadi catatan beberapa fraksi.

"Itu juga yang jadi catatan Golkar, PDIP juga bikin catatan. Molornya bukan karena apa, tapi banyak pertimbangan. Kepentingan modal-modal tapi enggak nyumbang apa-apa satu tahun pemerintahan," ungkap dia.

Terkait persetujuan fraksi di DPR terhadap RAPBN 2016, Desmond mengatakan hampir seluruh fraksi memberikannya catatannya. Namun ia mengaku belum tahu apakah mayoritas fraksi nantinya akan menerima atau menolak RAPBN 2016.

"Kalau yang saya dengar hampir seluruh fraksi beri catatannya termasuk PDIP," tandas Desmond. (Ali/Ans)