Menteri Marwan: Peran TNI Dibutuhkan untuk Bangun Desa Tertinggal

Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dinilai telah berkontribusi dalam menyediakan sejumlah fasilitas umum yangdiperlukan masyarakat.

oleh Tanti Yulianingsih diperbarui 19 Nov 2015, 10:45 WIB
Diterbitkan 19 Nov 2015, 10:45 WIB
20151115-Kasal Ade Supandi Pimpin Upacara HUT TNI AL ke-70
Prajurit TNI AL mengikuti upacara perayaan Hari Korps Marinir TNI AL yang ke-70 di Markas Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, (15/11/2015). Pada dirgahayunya kali ini mengusung tema 'Kuat Bersama Rakyat Berkarakter Maritim'. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Magelang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan, dukungan TNI sangat strategis dalam pembangunan desa. Khususnya di desa tertinggal dan desa perbatasan, untuk memeratakan pembangunan nasional.

TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dinilainya telah berkontribusi dalam menyediakan sejumlah fasilitas umum yang diperlukan masyarakat di pedesaan. Ia menyebutkan salah satu contoh program TMMD yang berlangsung di Desa Bakung, Bojonegoro, dimana TNI membenahi paving jalan, renovasi rumah, mushola dan jembatan serta normalisasi saluran irigasi yang bekerja sama dengan masyarakat setempat.

"Program TMMD juga melakukan penyuluhan di balai desa untuk pemanfaatan 50 bibit tanaman yang menjadi program kebun sehat bergizi Posyandu Desa Bakung," imbuh Marwan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/11/2015).

TMMD itu, jelas Marwan, ialah wujud pelaksanaan tugas pokok TNI dalam mempertahankan negara di bawah payung operasi militer selain perang. Operasi tersebut dibutuhkan terutama untuk mempersempit kesenjangan kesejahteraan yang terjadi antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI).

"Misalnya, keterlibatan TNI dalam membantu ketahanan pangan di wilayah Papua, keterlibatan TNI dalam memacu peningkatan produksi beras, jagung, dan kedelai di wilayah Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi  peran TNI dalam membantu menjaga ketahanan pangan di Indonesia," papar politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Kesenjangan Wilayah

Berdasarkan data, pendapatan domestik bruto (PDB) wilayah Timur Indonesia tidak mengalami kenaikan signifikan sepanjang 1983-2013. Pada 2013, PDB Maluku dan Papua hanya 2,2 persen; Bali dan Nusa Tenggara 2,5 persen, Sulawesi 4,8 persen, dan Kalimantan 8,7%. Kondisi itu berbanding terbalik dengan wilayah barat Indonesia dengan Jawa dan Sumatera masing-masing mendapat 58,0% dan 23,4%.

Selain itu, terdapat 122 kabupaten tertinggal berdasarkan RPJMN 2015-2019. 103 kabupaten (84,43%) berada di KTI dan 19 kabupaten berada di KBI. Jumlah desa tertinggal di Indonesia juga relatif tinggi.

Sebanyak 20.176 desa dari total 74.093 desa di Indonesia merupakan desa tertinggal. Sebagian besar desa tertinggal terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Papua adalah salah satu wilayah di KTI yang memiliki jumlah desa tertinggal paling tinggi yaitu Sebanyak 6.071 desa dari total 6.746 desa (91%) .

Berdasarkan fakta tersebut, Marwan berharap agar TNI, khususnya para Danrem dan Dandim, perlu berperan lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Hal tersebut penting karena penguatan daya tahan ekonomi, budaya, dan politik yang memadai diperlukan dalam aspek penyiapan wilayah sebagai kantong pertahanan yang efektif.

"Terobosan dan strategi dalam pembangunan daerah perbatasan tersebut diharapkan pada akhirnya akan mewujudkan Daerah Perbatasan sebagai Kawasan Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaya saing, berdaulat dan aman," tuntas Marwan. (Din/Mut)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya