Harapan Fadli Zon di 2016, Tak Ada Politisasi Hukum

Koordinasi antara DPR dan pemerintah juga harus lebih diintensifkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi.

oleh Gerardus Septian Kalis diperbarui 01 Jan 2016, 10:47 WIB
Diterbitkan 01 Jan 2016, 10:47 WIB
20151121-Wakil Ketua DPR Fadli Zon
Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjadi pembicara dalam diskusi 'Freeport Bikin Repot' di Jakarta, Sabtu (21/11). (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon berharap dinamika politik pada 2016 mengarah ke hal yang lebih substansial. Ia meminta agar tidak ada lagi campur tangan politik dalam proses hukum pada tahun baru ini.

"Di bidang hukum, kita melihat masih adanya campur tangan politik dalam proses hukum. Masih ada proses hukum yang dicampuradukkan dengan kepentingan politik. Seharusnya tidak ada lagi politisasi kasus hukum," ujar Fadli dalam siaran pers kepada Liputan6.com, Kamis, 31 Desember 2015.

Ia menegaskan hukum tidak boleh menjadi alat politik, termasuk alat kekuasaan. Aparat penegak hukum, kata dia, harus semakin profesional. Pimpinan KPK yang baru, kata dia, diharapkan bisa mengurangi perilaku koruptif di Indonesia dengan memfokuskan diri pada pencegahan tanpa melupakan penindakan.


"Kita sangat berharap KPK dapat bekerja lebih baik yang ditandai dengan semakin berkurangnya tingkat korupsi. KPK juga harus tetap kuat, independen dan jangan diintervensi kepentingan politik maupun kekuasaan. Tidak boleh tebang pilih," ucap Fadli.

Politikus Partai Gerindra itu juga meminta agar sinergi antarlembaga dapat terus ditingkatkan pada 2016. Koordinasi antara DPR dan pemerintah harus lebih diintensifkan, terutama dalam kuantitas dan kualitas produk legislasi. Fadli mengatakan jumlah target legislasi yang tidak tercapai di 2015 harus menjadi bahan introspeksi baik oleh pemerintah maupun parlemen.

"Saya juga ingin mengingatkan bahwa tantangan besar sudah menanti di 2016. Oleh karena itu, konsolidasi kita sebagai sebuah bangsa harus terus ditingkatkan agar MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia," ucap dia.

Di sisi lain, Fadli mengapresiasi kinerja pemerintah saat menggelar pilkada serentak 9 Desember lalu. Ia menyatakan, meski awalnya menimbulkan kekhawatiran, nyatanya pilkada dapat berjalan dengan baik. Namun ia meminta agar partisipasi masyarakat lebih ditingkatkan dalam pelaksanaan pilkada mendatang.

Selain itu, ia juga mengapresiasi kinerja pemerintah di bidang pertahanan. Utamanya saat militer Indonesia menempati peringkat ke-12 dalam Global Fire Power.

"Di bidang pertahanan, kita bangga telah terjadi peningkatan yang cukup pesat. Kekuatan militer Indonesia berada pada peringkat ke 12, sebagaimana merujuk pada rangking yang dikeluarkan oleh Global Fire Power," ucap Fadli.**

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya