Ahok Minta Jakpro Tegas soal Pembangunan Venue Asian Games

Menurut Ahok, saat ini bisa saja PMP tetap disetujui Kemendagri. Asalkan BUMD menyerahkan evaluasi beserta alasan utama masih dibutuhkan.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 11 Jan 2016, 17:27 WIB
Diterbitkan 11 Jan 2016, 17:27 WIB
20150702-Ahok Resmikan Kegiatan Operasi Pasar Artha Graha Peduli-Jakarta-Ahok 2
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta tengah ketar-ketir karena dana penyertaan modal pemerintah atau PMP masih harus menunggu evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tanpa dana PMP yang telah direncanakan, pembangunan akan tersendat.

Salah satu yang cukup khawatir adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Jakpro memiliki tanggung jawab membangun venue Asian Games 2018 berupa velodrome atau arena balap sepeda.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah bertemu dan rapat dengan Jakpro. Ahok meminta ketegasan Jakpro apakah dengan kondisi seperti ini tetap bisa membangun veldrome tepat pada waktunya.

"Jakpro cuma bilang mau ini mau ini aja. Kalau enggak sanggup, bilang enggak sanggup. Dia (Jakpro) bilang bisa, mana bisa hitung aja waktunya, akhirnya ngaku enggak sanggup, bilang dong. Saya aja bilang kalau enggak sanggup," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (11/1/2016).

Menurut perhitungan Ahok, pembangunan velodrome tidak akan tepat waktu bila sampai saat ini lelang belum juga dilakukan. Sebab, pengerjaan velodrome tidak bisa sembarangan dan harus hati-hati.

"Kita enggak tahu, mereka nyerah saja begitu kita tanya. Itu alasan mereka mau mundur," kata Ahok.

Karena itu, Ahok berniat melaporkan kondisi ini ke Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, muncul harapan untuk tetap membangun velodrome meski harus kembali diambil alih pusat seperti pembangunan Kampung Atlet Kemayoran.

"Mesti lapor ke pusat, kalau enggak sanggup mungkin diambil alih. Mesti ada Keppres penunjukan langsung untuk yang kerjain. Duit ada semua ada. Kalau pakai swasta kan tingga tunjuk aja langsung kerja," kata Ahok.

Menurut Ahok, saat ini bisa saja PMP tetap disetujui Kemendagri. Asalkan BUMD menyerahkan evaluasi beserta alasan utama masih dibutuhkan.

"Ya itu, bersayap. Dia cuma minta dijelasin kenapa butuh PMP. Jadi bisa, PMP ke Jakpro masih Rp 2,9 triliun. Kita enggak tahu kalau mereka pada mundur, ya kita cari direksi baru," pungkas Ahok.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya