Sambangi Istana, Agung Laksono Curhat Kondisi Golkar ke Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi bertemu 2 Ketua Umum Partai Golkar dari kubu Munas Jakarta yaitu Agung Laksono dan Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi lebih dulu bertemu Agung sebelum menerima Aburizal pada kesempatan terpisah.

Agung mengaku, dalam pertemuan tersebut Jokowi meminta penjelasan mengenai penyelesaian konflik dualisme di internal partai berlambang pohon beringin itu.

"Meskipun tidak intervensi, beliau mengikuti. Kok tidak selesai-selesai persoalan yang terjadi di internal Partai Golkar. Lalu beliau bertanya pada saya apakah sudah ada konsep, sudah ada cara menyelesaikannya, karena tentu masyarakat dan pemerintah ingin cepat selesai karena Partai Golkar sebagai salah satu aset bangsa," ujar Agung, Senin (11/1/2016).‎

Jokowi berpesan bagaimana Partai Golkar bisa optimal memberi kontribusi membangun negeri ini. Namun, hal itu akan sulit dilakukan bila Partai Golkar terus berkonflik di internal kepengurusan.

Selain itu, kata Agung, Jokowi juga mendukung agar penyelesaian kisruh Partai Golkar dilakukan melalui mekanisme internal yang berlaku di partai tersebut.

‎"Beliau secara cermat mendengarkan apa yang saya sampaikan. Beliau sangat setuju, beliau sangat mendukung, kan kalau itu cara yang terbaik putusannya, putuskan di internal sendiri," jelas Agung.‎
‎‎
Kepada Jokowi, Agung juga menjelaskan kondisi Golkar saat ini. Menurut dia, kepengurusan Golkar versi Munas Ancol tidak lagi mendapatkan pengakuan pemerintah setelah dicabutnya SK Menkumham. Otomatis terjadi kevakuman di organisasi Partai Golkar.

‎"Nah ini tentu akan menyulitkan kehidupan partai dan menyulitkan dalam kontribusinya bagi negara. Bersama dengan elemen-elemen partai yang lain, saya kira ini perlu cepat diselesaikan," tambah dia.

Dalam kevakuman kepengurusan ini, lanjut Agung, masih ada yang diakui eksistensinya. Yaitu Mahkamah Partai Golkar. Adanya pengakuan tersebut lantaran Mahkamah Partai Golkar mengantongi SK Kemenkumham.

"‎Jadi MK Partai Golkar lah yang kami mintakan petunjuknya, mintakan putusan-putusannya, untuk segera bersidang mengatasi kekosongan sebagai suatu fakta di masyarakat. Karena tidak ada manfaatnya sebuah partai kalau terjadi kekosongan-kekosongan kepemimpinan," ucap Agung.

Agung pun menyampaikan bahwa dirinya sudah lelah berkonflik dan ingin segera menyelesaikan sengketa kepengurusan dengan kubu Ical sesegera mungkin.‎

Penyelesaian konflik itu, kata Agung, salah satunya dengan menggelar Munaslub ataupun Munas bersama. Panitia dan penyelenggara serta pesertanya juga bersama.

"Seperti tadi saja di DPR ketika pelantikan terjadi delay dan sebagainya itu semua karena ada hal-hal yang terkait dengan kekosongan kepemimpinan Partai Golkar. Kami juga tidak ingin berlama-lama seperti ini," ucap Agung.