Agung Laksono: Tidak Bisa DPR Dipimpin dengan Cara Kartel

Agung Laksono Kecewa pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR tidak dibicarakan dengan 2 kubu yang bertikai di Golkar.

oleh Luqman Rimadi diperbarui 12 Jan 2016, 10:08 WIB
Diterbitkan 12 Jan 2016, 10:08 WIB
20151022-Golkar Agung Laksono-Jakarta
Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol, Agung Laksono (depan) bersiap mengikuti rapat internal di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (22/10/2015). Rapat berlangsung tertutup. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol Agung Laksono kecewa atas pelantikan Ade Komarudin sebagai Ketua DPR.

"Terus terang saja saya kecewa, kami sesalkan bukan soal Akomnya (Ade Komarudin), tapi proses, prosedurnya itu," kata Agung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 1 Januari 2016.

Agung menyayangkan proses pelantikan Ade Komarudin sebagai pengganti Setya Novanto karena dianggap terlalu terburu-buru. Padahal, kata dia, Partai Golkar masih mengalami konflik dualisme kepengurusan. Apalagi pihaknya juga mengajukan Agus Gumiwang sebagai Ketua DPR.

"Kenapa sih kok buru-buru, tidak mendengarkan. Seolah-olah tidak mendengarkan aspirasi dari partai yang juga menjadi bagian dari parlemen. Bagaimana DPR bisa menegakkan aspirasi rakyat, aspirasi partainya saja kurang," ucap Agung.


Menurut Agung, semestinya sebelum memutuskan untuk melantik ketua DPR baru, pemilihan pengganti Setnov harus dibicarakan kepada internal partai dari kedua kubu.

"Saya kira cara itu tidak fair, harusnya dikembalikan dulu ke partai untuk kemudian diselesaikan secara internal. Jangan buru-burulah," kata Agung.

Masih kata Agung, DPR bukanlah milik satu dua orang atau partai saja. Melainkan milik bersama dan harus mendengarkan aspirasi banyak orang. Karena itu, segala hal yang berkaitan dengan keputusan harus dibicarakan melalui internal partai.  

"Kalau dewan dipimpin dengan cara-cara yang kartel seperti ini, ya tidak bisa," ucap Agung.

Ade Komaruddin dipilih Partai Golkar kubu Aburuzal Bakrie menggantikan Setya Novanto yang mengundurkan diri karena tersandung kasus 'Papa Minta Saham' Desember 2015 lalu. Ade Komaruddin dilantik menjadi ketua DPR, Senin 11 Januari kemarin.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya