Timnas Indonesia Jaga Asa Lolos Kualifikasi Piala Dunia 2026, Erick Thohir Tetap Evaluasi

Tingkatkan Kinerja Kementerian, Mendes Marwan Pakai E-Government

Menteri Desa, Marwan Jafar mengatakan, penerapan e-government dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya reformasi birokrasi.

oleh Tanti Yulianingsih diperbarui 21 Jan 2016, 08:13 WIB

Diterbitkan 21 Jan 2016, 08:13 WIB

20160119- Peluncuran Buku Transmigrasi Menggapai Cita dan e-Goverment-Jakarta- Wahyu Wening

Menteri Desa, PDTT, Marwan Jafar (kanan) berdiskusi dengan Ketua Yayasan Damandiri Haryono Suyono (tengah) usai meluncurkan e-goverment di Kantor Kementerian Desa, PDTT, Jakarta, Selasa (19/1/2016). (Foto: Wahyu Wening/Humas Kemendes, PDTT)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) kini memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan efektifitas kinerja kementerian melalui e-government.

E-government tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja dan transparansi kementerian dan desa. Kemendes PDTT mengembangkan sistem informasi yang mendukung aktivitas perkantoran, di antaranya e-perjalanan dinas, e- budgeting, email resmi kementerian, e-procurement serta e-monitoring.

Menteri Desa, Marwan Jafar mengatakan, penerapan e-government dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya reformasi birokrasi yang tengah dilakukan pemerintah.

"Reformasi birokrasi menuntut terbentuknya sistem kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif," ungkap Marwan, di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Marwan meyakini, penerapan e-government di lingkungan kemendes tersebut dapat meningkatkan kinerja kementerian. "Dengan e-government, seluruh pengelolaan sistem informasi di kementerian bisa difasilitasi oleh data center. Sehingga, kalau membutuhkan informasi atau data, dapat dilayani secara terpusat di data center ini," ujarnya.

Selain menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi, penggunaan sistem e-government merupakan realisasi dari amanat Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2015 tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, pemerintah diwajibkan untuk mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Dalam hal ini, Mendes PDTT menindaklanjutinya dengan membangun sistem informasi desa online.

"Dengan sistem informasi tersebut, akan tersaji berita desa, potensi unggulan desa, profil dan peta desa. Ini akan sangat membantu, sebagai jaringan koneksi online di 3.500 desa," pungkas Menteri Marwan Jafar.