Takut Ada Suap, DPR Minta KPK Awasi Proyek Kereta Api Cepat

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Tjatur Septo Edy meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi proyek-proyek besar di pemerintahan. Misalnya proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta Bandung, yang bekerja sama dengan China.

"Dengan kepemimpinan yang baru ini, kami minta KPK memberikan pengawasan yang ketat atas sejumlah proyek-proyek besar di pemerintah, kayak kereta api cepat," kata Tjatur saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan ‎KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Menurut dia, di awal tahun ini banyak proyek-proyek yang dicanangkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Untuk itu, perlu ada sistem pengawasan di setiap kantor-kantor Kementerian. "Karena pengawasan ini juga bagian dari upaya tugas KPK dalam hal pencegahan," tutur dia.

Terkait proyek kereta api cepat, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat masih banyak menyisakan masalah. Misalnya soal perizinan yang belum selesai. Bahkan, dikabarkan Kementerian Perhubungan tidak akan mengeluarkan izin, sebelum syarat-syarat terpenuhi.

"Jadi jangan sampai, nanti ditemukan praktik suap, seperti yang sudah-sudah," ucap dia.

Tjatur mengingatkan kembali akan tugas KPK dalam hal koordinasi dan supervisi. Menurutnya, saat ini dua tugas KPK itu masih lemah, terutama bagaimana dalam membangun kerja sama dengan lembaga penegak hukum yang lain. Selain‎ itu, juga masalah pencegahan.

"Menurut saya, keberhasilan KPK tidak diukur dari banyaknya orang masuk penjara. Tapi bagaimana angka korupsi itu semakin sedikit," pungkas Tjatur.