Liputan6.com, Jakarta - Maraknya kasus eksploitasi anak di jalanan membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan mengkaji ulang kebiijakan 3 in 1 di jalan protokol ibu kota.
Menurut Ahok, kebijakan ini dinilai tidak efektif karena tidak jarang anak-anak dieksploitasi untuk ikut menjadi joki atau penumpang sewaan. Kebijakan itu juga tidak mengurangi jumlah kendaraan di jalanan.
Seperti ditayangkan Liputan 6 Siang SCTV, Selasa (29/3/2016), uji coba tanpa 3 in 1 ini rencananya akan dilakukan pekan depan.
Baca Juga
"Kita mesti coba, kalau tambah 3 in 1 efeknya berapa, sama nggak padatnya. Kalau saya yakin selama ada petugas ditungguin dan jalur busway steril, ya bisa," kata Ahok.
Sementara itu, Kapolda Metro Jaya juga menyatakan dukungannya atas penghapusan kebijakan 3 In 1, jika memang dari hasil kajian dinilai tidak efektif.
"Kita lihat dulu. Efisiensi dan efektivitasnya kita lihat. Kalau itu memang tidak banyak berguna sama sekali, kita hapuskan," ucap Kapolda Metro Jaya Irjen Moechgiyarto.
Ahok berencana mengganti kebijakan3 In 1 dengan Electronic Road Pricing (ERP). Dengan ERP pengendara yang melintas harus membayar secara otomatis setiap kali melintas. Namun hingga saat ini tidak jelas kapan kebijakan itu akan diberlakukan.