Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana menghapus sistem 3 in 1 yang berlaku di sejumlah jalan di Jakarta. Hal ini sebagai tindak lanjut dari maraknya eksplotasi anak yang dilakukan para joki 3 in 1, termasuk kurang efektifnya aturan ini.
Rencana ini mengundang komentar beragam. Seorang pengendara mobil, Dicky mengaku setuju kebijakan ini dihapus. Bagi dia, 3 in 1Â hanya bentuk keengganan pemerintah mencari solusi komprehensif kemacetan di Jakarta.
Baca Juga
"Setuju, karena 3 in 1 cuma mundurin jam macet doang. Pemerintah males mikirin solusi kemacetan," kata Dicky di kawasan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/3/2016).Â
Advertisement
Baca Juga
Karyawan swasta ini menilai, kemacetan memang sedikit berkurang saat 3 in 1. Tapi, itu hanya berlaku di tempat itu saja. Justru kemacetan akan lebih parah setelah jam 3 in 1.
"Tapi justru semakin membludak setelah jam 3 in 1 karena orang-orang yang bawa mobil pribadi pulangnya jadi entar-entaran," imbuh dia.
Hal senada juga disampaikan Maulana Yusuf. Menurut dia, aturan ini hanya membuat masyarakat susah. Mereka harus mengajak 2 orang lagi padahal, urusan hanya sendiri.
"Dihapus saja, ngeribetin. Masa lewat jalan protokol harus 3 orang," kata Yusuf.
Pria yang bekerja di salah satu bank milik negara ini kerap mengalami hal itu. Ketika harus rapat di sore hari dan pulang di waktu 3 in 1 masih berlaku.
"Memang enggak macet di jam itu, tapi ribet aja kalau mau ke daerah yang penting, harus bawa orang lebih atau nunggu dulu sampai selesai jam 3 in 1. Padahal harus ke tempat selanjutnya," pungkas dia.
Aturan 3 in 1 diberlakukan pada hari kerja, Senin-Jumat setiap pukul 07.00-10.00 WIB dan pukul 16.30-19.00 WIB. Setiap mobil yang melewati sejumlah jalur protokol di Jakarta harus berpenumpang 3 orang atau lebih.