PDIP: Kami Tak Pernah Minta Menteri dari PKB Diganti

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah angkat suara terkait isu reshuffle jilid II Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Basarah mengatakan, partainya tidak pernah mengintervensi pemerintah untuk merotasi posisi menteri di Kabinet Kerja.

Ia menegaskan, PDIP tidak pernah meminta menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disingkirkan. ‎Sebab, urusan perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

‎"Kami sama sekali tak pernah mengomentari atau meminta menteri PKB diganti. Jadi, urusan mengganti menteri itu adalah urusan prerogatif Presiden," ucap dia di Kantor DPP PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (7/4/2016).

Dia menjelaskan, sejauh ini partainya tidak memiliki masalah apa pun dengan PKB. Hubungan kedua partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) ini tetap harmonis.

Basarah pun meminta agar publik tak mudah termakan isu-isu yang memecah belah. Selain Ketua Umum dan Sekjen DPP PDIP yang berbicara, maka tak ada sikap resmi dari partai berlambang banteng bermoncong putih itu.

"Bila tak ada pernyataan dari DPP PDIP, terutama dari Pak Sekjen, itu berarti tak ada sikap partai yang disampaikan ke publik secara resmi. Dengan demikian, kritik terhadap menteri PKB yang sekarang dipersoalkan teman-teman PKB, sikap resmi PDIP tidak ada," tegas dia.

Adu Domba

Hal senada juga disampaikan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. Dia bahkan meyakini ada pihak yang berupaya mengadu domba Koalisi Indonesia Hebat (KIH) atau partai pendukung pemerintah melalui isu-isu reshuffle.

"Ada yang adu domba, itu politik divide et impera. Kita bukan kapasitas untuk mengambil jabatan seseorang. Itu bukan etika PDIP," ucap dia.

‎Hasto mengakui PDIP pernah memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait beberapa kebijakan pemerintah. Namun dilakukan dalam kapasitas Jokowi sebagai kader partai, bukan untuk mengintervensi pemerintahan.

"Kalau pun kami berhak memberikan masukan, ya itu karena menyangkut orang per orang kepada Presiden secara langsung. Apa pun ini kan budaya Timur. Ini bukan budaya Barat yang bisa mencela orang per orang di depan umum," tutur dia.

Terkait isu perombakan Kabinet Kerja, Hasto menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan Presiden Jokowi. "Itu hak Presiden sepenuhnya. Partai tak memberikan rekomendasi siapa yang di-reshuffle," pungkas Hasto.