Menko Puan: PDIP Harus Sejalan dengan Agenda Poros Maritim Jokowi

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani menyebutkan, sektor kemaritiman sangat penting. Terutama, dalam pelaksanaan program Presiden Joko Widodo untuk menjadikan RI sebagai poros maritim dunia.

"Maritim hari ini memang sangat penting dalam berperan dan berfungsi dalam pelaksanaan agenda Presiden Jokowi, yang menitikberatkan kepada poros maritim," kata Puan, dalam pembukaan rapat koordinasi  (Rakor) PDIP Bidang Kemaritiman‎ di, Ancol, Jakarta Utara, Minggu (24/4/2016).

Puan mengatakan, PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014 pengusung Presiden Jokowi-Jusuf Kalla dan menjadi fraksi terbesar di DPR, tentu harus memiliki visi misi yang bisa bersinergi dengan pemerintah. Karena itu harus ada keselarasan‎ agar program kemaritiman ini bisa berjalan lancar.

"‎Sehingga rakyat bisa sejahtera dari kehidupan sebelumnya. Semua harus kita selaraskan, visi misi dengan nawacita pemerintah, dari hasil dalam rakornas ini, tugas dari kita menyambungkan dan menyelaraskan," ujar politikus PDIP yang juga putri Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu.

"Bahwa akan ada menteri lain dan memberi masukan dan pembahasan dari tor yang disampaikan, selaras dengan program perjuangan kita," sambung Puan.

Menurut Puan, PDIP sebagai partai politik harus berkontribusi kepada rakyat. Begitu pun kepala daerah yang didukung dan disokong partainya, pun harus punya visi misi yang sama dengan partai. Termasuk harus bisa mengimplementasikan visi misi PDIP.

"Kalau kemudian insyaallah kita bisa kembali lagi sebagai partai pemerintah dan apa saja program pemerintah, harus diteruskan kembali untuk rakyat. Ini yang saya sampaikan, harus berkesinambungan dengan gerakan revolusi mental yang digelorakan oleh Bung Karno," tegas Puan.

Seperti Bung Karno, kata Puan, negara ini harus mandiri dan harus berkebudayaan. Karena itu, alasan kenapa pemerintah menjadikan poros maritim sebagai titik berat pembangunan, karena 90 persen transportasi laut tidak dimiliki RI. Indonesia hanya memiliki 10 persen transportasi, dan 90 persen itu milik Korea Selatan dan Denmark.

"Ini visi yang harus kita dobrak. Namun banyak hal yang harus kita lakukan dengan sinergi dengan partai politik. Sehingga rakyat tidak hanya merasakan janji-janji surga‎," pungkas Puan.