Target Reformasi Polri hingga 2019 Komjen Tito Karnavian

Liputan6.com, Jakarta - Setelah mulus mengikuti fit and proper test calon kapolri, Komjen Pol Tito Karnavian menegaskan bakal menekan perilaku korup di internal kepolisian. Bahkan, ia berjanji bakal menerbitkan peraturan kapolri (perkap) guna mencegah perilaku tersebut.

"Yang paling utama ya bagaimana kita menekan budaya koruptif, budaya hedonis, banyak perilaku kepada anggota masyarakat. Ini ada nanti beberapa perkap akan kita buat. Ada nanti mekanisme untuk mencegah," ucap Tito di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Juni 2016.

Peraturan tersebut, imbuh Tito Karnavian, sekaligus memperjuangkan agar kesejahteraan anggota Polri untuk bisa meningkat baik tunjangan kinerjanya, kesehatan, sekaligus juga perbaikan perumahan, serta belanja operasional. Tito pun bakal mengupayakan kesejahteraan secara bertahap hingga ke tingkat polsek.

"Agar sampai ke polsek-polsek meningkat secara bertahap nantinya," tutur Tito Karnavian.

Selanjutnya, mantan Kapolda Papua dan eks Kapolda Metro Jaya itu berupaya untuk memberikan asuransi terhadap anggota kepolisian. Dana tersebut diambil dari belanja operasional Polri sebesar 40 persen.

"Ya kita target nantinya kalau seandainya bisa dituntaskan 100 persen, kemudian asuransi atau kemudian BPJS dan belanja operasional bisa naik jadi 40 persen, saya cukup optimis rekan-rekan semua yang masuk polisi, jadi polisi yang baik," ia memaparkan.

Setelah itu, menurut Tito, menindak tegas terhadap anggota Polri yang menyimpang di lapangan dengan lebih konsisten.

Jika berjalan lancar, Tito menargetkan agenda reformasi Polri itu bisa membawa perubahan signifikan pada 2019 mendatang. "Ya kita perkirakan paling tidak 2019 ada kemajuan yang signifikan," Tito Karnavian menekankan.

Di hadapan Komisi III DPR, calon Kapolri Tito Karnavian juga membeberkan soal penanganan kasus narapidana pencucian uang dan pembakaran liar hutan Labora Sitorus. Labora pun berstatus anggota Polri.

Tito mengatakan, awalnya Labora terkait kasus dugaan minyak ilegal. Penyidik pun telah berusaha mengaitkan kasus minyak tersebut dengan Labora.

"Tapi perusahaan ini legal, distributor BBM bukan atas nama Labora. April 2013, PPATK beri info bahwa Labora terkait dengan minyak karena ada aliran dana dari perusahaan ke dia. Disebut Labora mempunyai rekening Rp 1,2 triliun," ungkap mantan Kapolda Papua tersebut.

Ia pun mengaku kaget dan antusias menangani kasus tersebut. Namun, Tito mengakui belum mendapat data. Kemudian, Tito mengembangkan kasus kepemilikan HPH ilegal.

"Kami kembangkan di Polda Papua. Kami inisiatif tangani. PPATK datang belakangan," ujar Tito.

Mantan Kapolda Metro Jaya ini berujar tidak ada rekening sebesar Rp 1,2 triliun hingga kasus tersebut berkekuatan hukum tetap. Uang yang ada di saldo Labora sebesar Rp 10 miliar.

Tito mengungkapkan adanya bisnis anggota Polri yang dipermasalahkan. Ia lalu menjelaskan peraturan mengenai bisnis anggota Polri.

"Polri dilarang berbisnis saat menjadi bagian dari ABRI. Lalu pada tahun 2000, Polri keluar dari ABRI. Tahun 2003, perpres keluar yang berisi mengenai anggota Polri dilarang berbisnis yang berpotensi merugikan keuangan negara dan bersinggungan dengan tugas maupun pengadaan barang dan jasa di kepolisian," Tito memaparkan.

"Di luar itu boleh. Maka ada yang buka restoran, warung. Termasuk Labora buka PT BBM dan HPH," Tito Karnavian menandaskan.

Komjen Pol Tito Karnavian yang saat ini masih menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan terorisme (BNPT) direstui sebagai calon kapolri oleh seluruh fraksi yang berjumlah 10 di DPR.

Dalam sesi pandangan sebelum penutupan, satu per satu fraksi memuji Tito yang dinilai tak pernah terlibat kasus dugaan tindak korupsi maupun suap. Padahal, ia pernah dua kali menjadi kapolda, yakni Kapolda Papua dan Kapolda Metro Jaya.

"Pak Tito ini sungguh clear and clean sejak menjadi anggota polisi. Hasil laporan PPATK dan KPK pun sangat baik, tak ada yang aneh," puji seluruh fraksi di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.

Selain clear and clean, Tito juga dianggap memiliki prestasi cemerlang selama menjadi anggota Koprs Bhayangkara tersebut. "Pak Tito ini orang baik, kita semua dukung," gemuruh dukungan di Komisi III DPR.

Selain itu, Tito juga didoakan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasrul Azwar. Ia mendoakan pria asal Palembang, Sumatera Selatan itu menjadi menteri di kemudian hari.

"Jarang-jarang lho Kapolri pendidikannya Ph.d (doktor lulusan laur negeri). Pak Tito kariernya masih panjang, pensiun di 2022, saya doakan Bapak jadi menteri," kata Hasrul.

Komisi III menyetujui pengusulan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri untuk menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti.

"Kita sudah mendengar dukungan 10 fraksi, namun saya ingin mengulangi kembali bahwa Presiden (Joko Widodo) meminta persetujuan pengangkatan Komjen Tito dan juga meminta persetujuan pemberhentian Jenderal Badrodin Haiti," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.

Selanjutnya, usai mendengarkan pandangan masing-masing fraksi, Komisi III DPR pun sepakat untuk mengusulkan Komjen Pol Tito Karnavian di rapat paripurna 27 Juni mendatang.

"Maka berdasarkan pandangan dan catatan-catatan akhirnya seluruh anggota Komisi III secara mufakat menyetujui pemberhentian dengan hormat Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti dan menyetujui pengangkatan Komjen Polisi Tito Karnavian sebagai kapolri yang akan dibawa ke parupurna 27 Juni mendatang," Bambang menambahkan.

Berikut pandangan masing-masing fraksi usai fit and proper test terhadap Komjen Tito:

"Fraksi PDIP mendukung Komisaris Jenderal Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri," ujar Ahmad Basarah dari Fraksi PDIP.

"Fraksi Golkar menyatakan menerima Bapak Komjen Tito Karnavian untuk menjadi Kapolri, karena kami menganggap untuk saat ini Pak Tito sangat tepat. F-PG mengharapkan kasus korupsi, narkoba dan terorisme menjadi perhatian serius karena menyangkut generasi bangsa," ucap Adies Kadir dari F-PG.

"Kami menghormati hak prerogatif Presiden (Jokowi) dalam menentukan kapolri. Setelah mendengar paparan, maka Fraksi Gerindra menyetujui Tito Karnavian sebagai kapolri," kata Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra.

"Sejak awal Partai Demokrat memperhatikan betul Pak Tito dengan segala prestasi dan keberhasilan beliau. Kedua, kami memandang bahwa sosok cakapolri sekarang Komjen Tito Karnavian, responsif dan selalu hadir dengan solusi yang baik," tutur Didik Mukrianto dari Fraksi Partai Demokrat.

Ketiga, imbuh dia, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Komjen Pol Tito Karnavian juga mendapatkan kenaikan pangkat akseleratif tiga kali dalam menjalankan tugas, baik oleh presiden maupun kepolisian.

"Hari ini kami Fraksi Demokrat dengan penuh keyakinan, melihat kapasitas dan kapabilitas memimpin Polri, maka Fraksi PD menyetujui Presiden Joko Widodo mencalonkan Komjen Pol Tito Karnavian sebagai kapolri," ujar Didik.

"Ketum kami sejak awal mendukung Pak Tito menjadi Kapolri. Dalam fit and proper test, Pak Tito menjawab berbagai persoalan Polri. Catatan kami, di bawah Pak Tito nanti hendaknya penegakan hukum terorisme, narkoba dan korupsi jadi perhatian serius," kata Yandri Susanto dari F-Partai Amanat Nasional.

Dengan pertimbangan mendalam dan menyeluruh, menurut Yandri, F-PAN berpendapat Tito Karnavian sangat layak memimpin Polri. "Dan kami meminta kepada Presiden untuk segera menaikkan jenjang pangkat Komjen Tito menjadi Jenderal Tito dan segera melantik sebagai kapolri," Yandri menandaskan.

"Fraksi PKB menerima Bapak Komjen Tito Karnavian sebagai kapolri," kata Baharuddin Nashori dari F-PKB.

Pandangan senada disampaikan Andi Akmal Pasludin dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. "Dengan jawaban yang tuntas dan lugas dari calon kapolri, memberikan keyakinan pada kita semua. Bismillah, F-PKS menilai bahwa Komjen Tito Karnavian layak diberi persetujuan menjabat kapolri."

"Fraksi PPP dalam rangkaian fit and proper test, kami menilai dan memperhatikan, PPP yang bergerak bersama rakyat, maka dengan bersalawat kepada Rasulullah, dengan mengucap bismillah, fraksi kami mengucapkan selamat dan fraksi kami menyetujui bapak menjadi kapolri," ucap Hasrul Azwar dari F-PPP.

Pun demikian Taufiequlhadi dari Partai Nasdem. "Kami Fraksi Nasdem, usul Presiden RI untuk mengangkat Komjen Pol Tito Karnavian menjadi kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti, kami terima."

Sarufuddin Sudding dari Fraksi Hanura turut menyampaikan pandangan. "Setelah perhatikan tahapan fit and proper test, ada penjelasan KPK, PPATK, Kompolnas, saudara Tito clear and clean dari masalah di KPK maupun PPATK. Kita juga telah melihat kehidupan keluarga beliau yang religius dan harmonis."

"Kita sudah mendengar jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Komisi III secara tuntas. Dari segi integritas, rekam jejak, kapabilitas dia tak meragukan, jenjang karier sampai pendidikan. Kemudian sampai hari ini tidak ada surat satu pun yang menolak," tutur dia.

Dengan pertimbangan aspek-aspek tersebut, imbuh Sudding, Fraksi Hanura menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian menjadi kapolri.