JK Desak Filipina Selesaikan Kasus Penyanderaan WNI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus mendesak Filipina segera mengambil tindakan atas rentetan penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf. Itu karena para perompak diduga sengaja mengincar anak buah kapal (ABK) asal Indonesia untuk dijadikan sandera.

"Ya bukan hanya menunggu, tapi selalu mendesak supaya segera," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (12/7/2016).

Pemerintah Indonesia jelas tak bisa tinggal diam terkait masalah ini. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, serta Duta Besar sudah bekerja. Bahkan Presiden Jokowi telah mengirim surat kepada Presiden Filipina agar permasalahan segera berakhir.

"Sejak pembicaraan pertama ada di Jogja justru pada April lalu. Di Jogja sudah ketemu, malah Presiden Jokowi hadir juga di pertemuan itu untuk memberikan suatu atensi yang besar," imbuh JK.

Opsi patroli bersama antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia sebenarnya tinggal berjalan saja. Termasuk keterlibatan TNI dalam pembebasan WNI. Hanya saja, masih terkendala restu dari Filipina.

"Pertama, undang-undang Filipina itu tidak membolehkan tanpa izin dia punya DPR. Sama kita juga sama, semua negara sama saja. Itu demi kehormatan negara. Tidak ada orang Filipina disandera di sini, emangnya kita izinkan tentara Filipina datang ke Kalimantan untuk bebasin? Pasti tidak kan, sama kita, tidak semudah itu," JK memungkasi.